Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Pemkab) telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHP) untuk penyaluran dana hibah sekitar Rp 81 miliar dalam rangka mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Penandatanganan NPHP berlangsung di Pendapa Malowopati pada Selasa (7/11/2023).
Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro, Fatkhur Rohman, dana yang disalurkan oleh Pemkab dalam NPHP mencapai lebih dari Rp 81 miliar. Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) 2023 dan APBD 2024.
“Saat ini anggaran belum cair. Masih dalam proses pengurusan administrasi untuk pencairan. Kalau sesuai ketentuan, pencairannya setelah 14 hari dari NPHD,” ungkap Fatkhur Rohman, Rabu (8/11/2023).
KPUK Bojonegoro telah melakukan persiapan untuk Pilkada 2024, termasuk penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dan bakal calon legislatif (bacaleg). Proses kampanye dan persiapan logistik juga telah dilakukan.
Bilik suara yang akan digunakan berasal dari KPU pusat, dan penyiapan kotak surat suara sudah dalam proses.
“Lokasi penyimpanan ada dua tempat. Untuk keamanannya, kami juga telah mengirim surat ke kepolisian,” jelas Fatkhur Rohman.
Lebih lanjut, proses penyusunan konsep titik kampanye, penyiapan alat peraga kampanye (APK), dan penentuan lokasi kampanye juga telah dilakukan. Fatkhur Rohman menekankan bahwa kampanye tidak boleh dilakukan di sekolah atau lembaga pemerintahan.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto, menyatakan bahwa penandatanganan NPHD merupakan bukti komitmen Pemkab untuk mendukung pelaksanaan demokrasi. Pemkab berharap anggaran yang telah dikucurkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024.(fa/zen)
