Home / Kabar Kota

Jumat, 2 September 2022 - 00:27 WIB

Pemberhentian Dirut PT ADS Sesuai Perda No 3 Tahun 2017

Suaradesa.co (Bojonegoro) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menegaskan, jika pemberhentian Direktur PT Asri Dharma Sejahtera (ADS), Lalu M. Syahril Majidi sudah sesuai dengan aturan yakni Perda No 3 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kalau mengacu pada Perda BUMD Kabupaten Bojonegoro tentang direksi BUMD, ya memang kewenangan pengangkatan dan pemberhentian sudah diatur yaitu oleh bupati sebagai pemilik modal,”kata Ketua Komisi B, Sally Atyasasmi, kepada Suaradesa.co, Kamis (1/9/2022).

Sally mengungkapkan, pada Pasal 18 menyebutkan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi perusahaan umum Daerah dilakukan oleh Bupati sebagai pemilik modal.

“Jadi, perihal pemberhentian Direktur ADS sekarang ini tidak ada yang dilanggar atau cacat hukum,”tandasnya.

Baca Juga :  Izin Habis dan Salahi Aturan, Satpol PP Akan Tertibkan Bendera Parpol di Bundaran Jetak

Politisi asal Partai Gerindra ini bahkan menyayangkan kinerja PT ADS selama dijabat Lalu M. Syahril Majidi. Karena setiap memberikan laporan progres kegiatan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) selalu berkilah telah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas PKP Cipta Karya.

Namun, justru hasil monitoring dan evaluasi Pemkab Bojonegoro menunjukkan kekurangan sarana pada bangunan jamban di Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo sehingga beberapa bangunan mangkrak tidak terpakai sejak 2021 lalu.

“Kami dari awal sudah mengingatkan agar PT ADS memberikan manfaat kepada masyarakat melalui program CSR-nya,”tukas wanita yang selalu berpenampilan modis ini.

Sementara itu, Lalu M. Syahril Majidi mengaku tidak mengetahui alasan sesungguhnya yang menjadi dasar pemberhentian dirinya sebagai Direktur BUMD Pengelola PI Blok Cepu.

Baca Juga :  Ini Alasan Follow Ig Bupati Bojonegoro Jadi Syarat Program RPL

Dia mengklaim jika pencopotan terhadap dirinya tidak sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD Pasal 54.

Dijelaskan, bahwa Surat Keputusan (SK) pemberhentian secara fisik sudah diterima yang berisi adanya pemberhentian setelah dilakukan evaluasi kinerja direksi dan dewan komisaris (Dekom).

“Tapi ternyata, yang dievaluasi adalah diri saya pribadi saja. Saya tidak tahu apa saja indikator yang dievaluasi. Dan saya tidak diberi kesempatan untuk konfirmasi,” pungkasnya. (rin)

Share :

Baca Juga

Headline

MUI Bojonegoro Himbau Umat Islam Sholat Ied di Rumah

Headline

Bupati Bojonegoro : Pentingnya SID Menuju Big Data

Headline

Mftakhul Huda Terpilih Aklamasi Pimpin KNPI Bojonegoro 2020-2024

Headline

Pemkab Bojonegoro Tunjuk 48 Faskes untuk Injeksi Vaksin Covid-19

Headline

Disperta Bojonegoro Ingatkan Pemakaian Pupuk Berstandar

Headline

Tim SAR Bojonegoro Evakuasi Mayat Perempuan dari Bengawan Solo

Headline

PT ADS : Akuisisi Saham PI Blok Cepu Butuh Kajian Hukum

Kabar Kota

BPS Pusat : Tidak Ada Program Survei Penerima Bansos di Daerah