Pertamina EP Cepu
Kabar Kota

Luncurkan Damisda, Upaya Pemkab Bojonegoro Lakukan Pemutakhiran Data Mandiri Kemiskinan

75
×

Luncurkan Damisda, Upaya Pemkab Bojonegoro Lakukan Pemutakhiran Data Mandiri Kemiskinan

Sebarkan artikel ini

Suaradesa.co (Bojonegoro) – Salah satu kendala dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah belum tersedianya data yang lengkap, akurat, mudah diakses serta diperbarui secara berkala.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro menyebutkan beberapa data yang telah tersedia masih terdapat kendala dalam pemanfaatannya.

Kendala tersebut antara lain rilis DTKS sejak tahun 2021 tidak lagi mencantumkan data berbagai indikator/karakteristik rumah tangga.

Akses data SDGs yang belum didapat oleh semua desa, serta evaluasi data kemiskinan secara makro oleh BPS yang belum terdapat BNBA. Sedangkan pemerintah kabupaten membutuhkan data mikro untuk intervensi program kemiskinan.

Kepala Bappeda, Anwar Murtadho mengatakan, guna mengatasi kendala tersebut, Pemkab Bojonegoro membuat terobosan dengan melibatkan seluruh desa dan kelurahan melakukan pemutakhiran data mandiri kemiskinan daerah dengan metode sensus.

Baca Juga :  Kepala Kementerian Agama Tuban Berikan Pembekalan Manasik Haji di Kecamatan Palang

“Tahapan ini sudah dilakukan pemerintah daerah di awal tahun bahkan sebelum terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,” imbuhnya.

Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah mengatakan, isu kemiskinan merupakan prioritas di semua pemerintahan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintahan Desa.

“Tantangannya adalah terletak pada data. Dimana dibutuhkan data yang valid terukur dan akuntabel sehingga bisa dengan tepat dipakai sebagai pensasaran program,”tandasnya.

Untuk itu Pemkab Bojonegoro berkomitmen bahwa untuk penanganan kemiskinan menjadi isu utama yang harus segara ditangani, didalamnya termasuk target Presiden yaitu penghapusan kemiskinan ektrim.

“Untuk itu kami mendorong agar verifikasi dan validasi data yang ada dilapangan harus senantiasa dilaksanakan,”tegasnya.

Baca Juga :  Dishub Bojonegoro Siagakan Rekayasa Lalu Lintas, Memastikan Pemberangkatan CJH Berjalan Lancar

Sebagai upaya dan langkah penanganan kemiskinan, di tahun 2022 ini kabupaten Bojonegoro menginisiasi data mandiri kemiskinan daerah (Dawisda) Hal ini bertujuan agar intervensi penanganan program kemiskinan tepat guna, tepat sasaran dan benar benar diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan.

Dalam kesempatan itu juga Bupati menyampaikan capaian penanganan kemiskinan ekstim di Bojonegoro lebih baik dari Provinsi dan Nasional begitu juga penurunannya juga lebih besar. Dimana Pemerintah Pusat turun 0,1 persen, Provinsi turun 0,4 persen sedang kabupaten Bojonegoro mampu turun sebesar 1,1 persen.

“Kami berharap dengan adanya Data Masyarakat Miskin (Dawisda) lebih meningkatkan akurasi dalam intervensi program kemiskinan, baik yang dialokasikan oleh perangkat daerah maupun stakeholder lainnya,” pungkasnya. (rin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *