Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro mengadakan rapat paripurna dengan agenda utama, yaitu penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, Jumat (24/11/2023).
Juru Bicara Fraksi PKB, Sutikno, menjelaskan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang melibatkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sutikno menyoroti pentingnya APBD sebagai kerangka kebijakan publik yang mencerminkan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat.
Rapat paripurna juga mencermati proses pembahasan Raperda, mulai dari nota penjelasan hingga pemandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban eksekutif. Fraksi PKB, melalui Sutikno, menyampaikan pandangan akhirnya dalam beberapa poin kunci:
Tantangan Kemandirian Fiskal: Fraksi PKB menyoroti tantangan Bojonegoro terkait peningkatan kemandirian fiskal untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer.
“Kami mengapresiasi upaya Pj Bupati dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan pendapatan daerah,”ungkapnya.
Dasar Pedoman Raperda: Fraksi ini menegaskan bahwa Raperda APBD 2024 harus menjadi dasar pedoman yang tepat sasaran, fokus pada permasalahan yang ingin diselesaikan, dan tidak keluar dari rel yang telah ditetapkan.
Alokasi Belanja Daerah: Fraksi PKB menekankan pentingnya alokasi belanja daerah untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional 2024.
“Kami mendorong alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia,”pungkasnya. (rin/zen).
