Kabar Kota

Fokus Tata Kelola Keuangan dan Penguatan Sumber Penerimaan Tahun 2024

164
×

Fokus Tata Kelola Keuangan dan Penguatan Sumber Penerimaan Tahun 2024

Sebarkan artikel ini

Bojonegoro – Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto, menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah serta memperkuat sumber penerimaan pada tahun 2024.

Adriyanto menjelaskan dua poin fokus utama eksekutif dalam upaya perbaikan, yaitu peningkatan tata kelola APBD dan penguatan sumber penerimaan.

“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah, terutama terkait APBD. Tahun 2024 menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa belanja yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik,” ujar Adriyanto usai rapat paripurna di DPRD beberapa waktu lalu.

Baca Juga :  Pegawai Dan Karyawan Pemkab Bojonegoro Mulai Divaksin Booster

Lebih lanjut, Adriyanto menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap pengeluaran di tahun 2024 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Hal ini bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran.

“Kami melihat bahwa proyeksi belanja kita untuk tahun 2024 memang lebih besar, namun, kita memiliki cadangan keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi defisit yang mungkin timbul. Proyeksi defisit pada tahun 2024 diperkirakan sekitar 2,3 triliun rupiah,” tambah Adriyanto.

Adriyanto juga menyoroti upaya optimalisasi sumber pendapatan, terutama dari sektor Migas dan PBB.

Baca Juga :  Tahun Ajaran Baru, Bersiap Terapkan Kurikulum Merdeka Belajar

“Kami fokus mengoptimalkan penerimaan dari sektor Migas dan PBB, dengan harapan bahwa ekonomi daerah terus berkembang. Pajak dari sektor hotel dan restoran juga diharapkan dapat meningkat,” jelas Adriyanto.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Adriyanto menekankan pentingnya evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan yang diterapkan.

“Kita harus terus meninjau dan mengevaluasi kebijakan yang telah diambil. Perubahan yang kita lakukan harus didasarkan pada bukti konkret dan memiliki tujuan akhir untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan,” tutup Adriyanto.(sya/rin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *