Kabar Kota

Damisda Bojonegoro Diharapkan Menjadi Referensi Pendataan Kemiskinan Oleh BPS

56
×

Damisda Bojonegoro Diharapkan Menjadi Referensi Pendataan Kemiskinan Oleh BPS

Sebarkan artikel ini

Suaradesa.co (Bojonegoro) – Berbekal data awal hasil penyandingan DTKS 2020 dan Pendataan Keluarga 2021 yang telah diverifikasi secara administrasi kependudukan oleh Dinas Dukcapil, Pemkab Bojonegoro melatih dan menggerakkan pencacah dan operator seluruh desa dan kelurahan untuk melakukan verifikasi aktual dan faktual.

Proses penetapan data mandiri kemiskinan daerah (Damisda) diantaranya starting data menggunakan data DTKS 2020 dan Pendataan Keluarga 2021.

“Saat itu data dasar sejumlah 11.305 kepala keluarga melalui Cleaning Data yaitu verifikasi data kependudukan oleh Dispendukcapil,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Anwar Murtadho, Kamis (9/11/2022).

Saat ini, Kabupaten Bojonegoro menetapkan 20 variabel kemiskinan, hasil proses harmonisasi antara variabel susenas, DTKS serta menyesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat.

“Sensus kemiskinan yang dilakukan oleh pencacah desa dengan quesioner serta pelaksanaan verifikasi dan validasi oleh desa dan kecamatan,” tegasnya.

Dia menyampaikan, jika inputting data kemiskinan daerah dalam aplikasi DAMISDA melalui Ppelaksanaan musyawarah desa dan penetapan Keputusan Desa Tentang Data Mandiri Kemiskinan Desa.

Baca Juga :  Harga Komoditas Daging di Bojonegoro Menurun

Dalam proses pemutakhiran data tersebut, Pemkab Bojonegoro bekerjasama dengan BPS sebagai pembina data statistik daerah untuk menyusun kuesioner pendataan beserta bobot masing-masing indikator sehingga sistem dapat menghasilkan data yang akurat dan menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Saat ini data Damisda Kabupaten Bojonegoro telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati nomor 188/3125.1/KEP/412.302/2022 dengan jumlah data yang telah ditetapkan sebesar 58.979 KK.

Saat ini pemerintah pusat melalui Kemenko PMK dan TNP2K sudah menerbitkan data P3KE Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang berisi data kondisi kesejahteraan masyarakat berdasar data dari kementerian/lembaga dan tagging keluarga penerima bantuan dari data onspam Kementerian Keuangan. Data P3KE Kabupaten Bojonegoro sebesar 160.138 KK, 547.132 jiwa.

“Data ini nantinya akan kita padankan dengan data Damisda, sehingga menjadi pengkayaan data dan bagian dari sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya.

Pihaknya akan melakukan sharing data dengan BPS sebagai bagian dari sinergitas bersama, karena Pemkab berharap Damisda bisa menjadi referensi dalam pendataan kemiskinan yang dilakukan BPS.

Baca Juga :  Warga Bojonegoro Serbu Operasi Pasar Migor dari Pemprov Jatim

Data Damisda yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro akan menjadi data resmi yang dijadikan sebagai data dasar intervensi program kemiskinan yang bersumber dari APBD, baik program penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan konektivitas wilayah.

Dia mengungkapkan, Kabupaten Bojonegoro dalam 4 tahun terakhir sudah banyak mengalokasikan program kemiskinan yang merupakan bagian dari pelaksanaan 17 program prioritas, diantaranya BPNTD, PPM, KPP, kepesertaan jaminan kesehatan (UHC), Aladin, sarana air bersih, jaringan listrik untuk keluarga tidak mampu, sarana mendukung konektivitas wilayah seperti pembangunan jalan, jembatan, PJU dan PJL.

“Tentunya semua yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Upaya-upaya tersebut mulai menunjukkan hasil, diantaranya penurunan kemiskinan ekstrem Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 lebih tinggi daripada pusat dan provinsi.

Kemiskinan ekstrem Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan 1,1%, penurunan ini lebih tinggi daripada penurunan provinsi sebesar 0,43% dan pusat sebesar 0,1%.

“Tentunya hal ini harus terus didorong agar target Presiden 0% kemiskinan ekstrem tahun 2024 bisa terwujud,” pungkasnya. (rin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *