Suaradesa.co (Bojonegoro) – Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Anna Mu’awanah, meminta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPU SDA) untuk memberikan bimbingan tekhnis kepada Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) dan Induk Himpunan Petani Pemakai Air (IHIPPA) di seluruh Kabupaten Bojonegoro.
“Saya minta DPU SDA memberikan bimtek kepada HIPPA, GHIPPA, maupun IHIPPA untuk managemen pengelolaan air. Bagi desa yang belum ada, saya minta untuk segera membentuknya,” kata Bupati Anna Mu’awanah saat memberikan sambutan pada acara Bimbingan Tekhnis HIPPA, GHIPPA, dan IHIPPA di Balai Desa Kemamang, Kecamatan Balen, Selasa (8/9/2020).
Bupati wanita pertama di Bojonegoro ini menyatakan, jika harus ada strukturisasi kelembagaan sehingga pengelolaan air di tingkat petani bisa termanage atau tertata dengan baik.
“Karena orang bisa bertengkar hanya gara-gara air, apalagi dimusim kemarau yang membuat sebagian besar petani kekurangan pasokan,” tegasnya.
Pihaknya saat ini menugaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk memaksimalkan peran HIPPA, GHIPPA, maupun IHIPPA di setiap Kecamatan. Sehingga, jika ada kebutuhan air untuk petani ada yang kurang maka mereka bisa berdiskusi antar pengurus sehingga bisa dilakukan pemerataan.
“Saat kebutuhan air ditingkat petani mulai menurun, maka pengurus satu dengan lainnya bisa berdiskusi sementara DPU SDA menyediakan kebutuhan irigasi baik tersier maupun sekunder,” tandas Bu Anna.
Selain harmonisasi antara HIPPA, GHIPPA, dan IHPPA dengan DPU SDA, juga Dinas Pertanian harus ikut mensupport dalam hal ketersediaan bibit, pupuk, alat pertanian, dan sebagainya.
Bupati Anna meminta kepada semua pihak untuk mengantisipasi adanya insiden pada tahun 2019 dan awal tahun 2020, dimana para petani di wuilayah Kecamatan Balen dan Sumberjo kekurangan air pada masa tanam kedua.
“Bahkan, ada tujuh kepala desa yang menghadap saya mengeluhkan ketersediaan air dari Waduk Pacal yang tidak bisa digunakan secara maksimal,” tukasnya.
Oleh sebab itu, DPU SDA harus melakukan pemetaan dan juga pembangunan sarana dan prasarana untuk lebih diintensifkan lagi sehingga kebutuhan air bisa tercukupi.
“Termasuk normalisasi embung maupun peningkatan infrastruktur pertanian lainnya,” pungkasnya. (*rin)
