Pertamina EP Cepu
Kabar Kota

BMKG Ingatkan Dampak El Nino, Ini Langkah BPBD Bojonegoro

388
×

BMKG Ingatkan Dampak El Nino, Ini Langkah BPBD Bojonegoro

Sebarkan artikel ini

Suaradesa.co-Ahmad Fauzi

Bojonegoro – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan Indonesia tentang potensi terjadinya fenomena El Nino yang semakin pasti.

Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Ardhian Orianto, mengungkapkan bahwa El Nino dapat menyebabkan kekeringan, penurunan curah hujan, dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudera Pasifik bagian tengah dan timur mengalami kenaikan di atas kondisi normal. Pemanasan suhu permukaan laut ini mengakibatkan penurunan potensi pertumbuhan awan di wilayah Indonesia dan penurunan curah hujan.

Dia menjelaskan bahwa langkah-langkah strategis aman diambil oleh pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak lanjutan El Nino.

Salah satu sektor yang sangat rentan adalah sektor pertanian, terutama tanaman pangan musiman yang sangat membutuhkan pasokan air.

“Tindakan pencegahan saat ini sangat penting untuk menghindari kegagalan panen yang dapat berujung pada krisis pangan,”imbuhnya, Kamis (8/6/2023).

Berdasarkan pengamatan BMKG terhadap suhu permukaan laut di Samudera Pasifik, La NiƱa telah berakhir pada Februari 2023. Selama periode Maret-April 2023, kondisi iklim berada dalam fase Netral, yang menunjukkan tidak ada gangguan iklim dari Samudera Pasifik.

Namun, dengan probabilitas lebih dari 80%, BMKG memprediksi bahwa kondisi ini akan beralih menuju fase El Nino pada bulan Juni 2023 dengan intensitas lemah hingga sedang. Selain itu, BMKG juga memperkirakan bahwa gangguan iklim dari Samudra Hindia, yang dikenal sebagai IOD (Indian Ocean Dipole), berpotensi beralih menuju fase IOD Positif pada bulan Juni 2023.

“Dalam kombinasi dengan fenomena El Nino, IOD Positif yang diperkirakan terjadi pada semester II 2023 dapat mengurangi curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia selama musim kemarau. Beberapa wilayah bahkan diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal, dengan jumlah hanya 20 mm per bulan, dan beberapa wilayah tidak akan menerima hujan sama sekali,” paparny.

Baca Juga :  Makin Indah, Pembangunan Trotoar di Bojonegoro Meluas

Pihaknya mengambil beberapa langkah strategis dalam menghadapi kondisi ini. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan penggunaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air seperti waduk, bendungan, dan embung untuk menyimpan air selama musim hujan agar dapat digunakan selama musim kemarau.

“Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko kekurangan air, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun pertanian,”tegasnya.

Selain itu, upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk mengantisipasi peningkatan risiko Karhutla, terutama di wilayah atau provinsi yang rawan terbakar.

“Upaya pencegahan diutamakan karena lebih efektif dalam mencegah dampak yang luas,”tukasnya.

Masyarakat juga perlu terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan hutan dan lahan, potensi ekonomi lokal, serta pengolahan hasil produksi hutan dan lahan agar memiliki nilai tambah.

Sementara BMKG terus memantau potensi kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan satelit. Jika ada indikasi potensi Karhutla, BMKG akan secara resmi mengeluarkan peringatan dini.

Plt Kepala Pusat Perubahan Iklim BMKG, Fachri Rajab, menyampaikan bahwa hingga akhir Mei 2023, sekitar 28% (194 Zona Musim) wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau, sementara 56% wilayah lainnya (392 Zona Musim) masih mengalami musim hujan. Wilayah yang sedang mengalami musim kemarau antara lain Aceh bagian timur, Sumatera Utara bagian timur, Riau bagian timur, Bengkulu bagian barat, Lampung bagian selatan, Banten bagian utara, DKI Jakarta, Jawa Barat bagian utara, sebagian Jawa Tengah, DIY bagian selatan, sebagian wilayah Jawa Timur, sebagian Bali, sebagian NTB, sebagian NTT, sebagian Gorontalo, sebagian Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara bagian selatan, sebagian Kepulauan Maluku, dan sebagian Maluku Utara. Sebanyak 16% (113 Zona Musim) wilayah lainnya mengalami kondisi basah atau kering sepanjang tahun.

Fachri juga mengatakan bahwa puncak musim kemarau diperkirakan akan terjadi pada bulan Juli, Agustus, dan September 2023. Pada periode tersebut, sekitar 83% (582 Zona Musim) wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau. Dibandingkan dengan kondisi normal, sebagian besar wilayah diprediksi akan mengalami musim kemarau dengan intensitas yang sama (55,8%), lebih maju (24,9%), atau mundur (19,3%).

Baca Juga :  Remaja Tenggelam di Sungai Bengawan Solo, Pencarian Dilanjutkan Besok

BMKG memperkirakan bahwa curah hujan pada periode Juni hingga Oktober 2023 akan berada di bawah normal atau lebih kering dari rata-rata. Pada bulan Juni 2023, wilayah yang diprediksi akan mengalami curah hujan di bawah normal antara lain sebagian Aceh, sebagian Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Jawa, Bali, NTB, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Barat, sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan sebagian Papua.

Sedangkan pada bulan Juli, Agustus, dan September (JAS) 2023, yang merupakan periode puncak musim kemarau, curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi akan berada di bawah normal. Wilayah yang diprediksi akan mengalami curah hujan di bawah normal meliputi sebagian besar Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, NTB, sebagian NTT, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Sulawesi Utara, Maluku Utara, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan sebagian Papua. Beberapa daerah bahkan diperkirakan akan mengalami curah hujan yang sangat rendah, yaitu kurang dari 20 mm per bulan, seperti Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, dan NTT.

BMKG mengimbau pemerintah dan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah strategis guna menghadapi dampak El Nino yang semakin pasti. Pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air, seperti waduk, bendungan, dan embung, untuk menyimpan air selama musim hujan sehingga dapat digunakan saat musim kemarau.

“Selain itu, upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan perlu ditingkatkan, terutama di wilayah yang rawan terbakar. Masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan hutan dan lahan serta memanfaatkan potensi ekonomi lokal,”pungkasnya. (fa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *