Suaradesa.co (Blora) – Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah terus dilakukan. Program pengentasan kemiskinan itu pun menjadi pembahasan dan perencanaan dinas terkait.
Sejumlah kegiatan untuk menekan kemiskinan akhirnya dilakukan. Yakni dengan pemberdayaan UMKM, bantuan sosial (bansos) dan program lainnya.
Wabup Blora, Tri Yuli mengatakan, ada beberapa permasalahan utama yang ada di kota dengan 16 Kecamatan ini. Di antaranya mencakup bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, bidang lainnya.
Angka kemiskinan di Blora berada di angka 12,39 persen. Ada sejumlah rencana aksi yang akan dilakukan. Mulai perencanaan, dengan tahap verifikasi verval.
Kemudian dilanjutkan dengan pematangan program. Di antaranya ada bansos terpadu, pemberdayaan masyarakat dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Dalam tahap pelaksanaannya nanti akan dilakukan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga pengawalan usulan program 2023. Hingga tahap evaluasi untuk menemukan faktor pendukung dan penghambat.
Sementara, dari hasil screening cepat ditemukan ada sejumlah data dari berbagai bidang. Mulai infrastruktur, kesehatan hingga pendidikan. Dari data yang dipaparkan hal tersebut meliputi adanya 3.707 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), 2.214 tidak memiliki jamban, sumber daya air yang tidak terlindungi, hingga anak yang tidak bersekolah di usia sekolah.
Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan bersama OPD dan tim penanggulangan. Pihaknya menegaskan, nantinya akan menjadi program intervensi di desa. Dengan harapan 48 desa miskin bisa terentaskan.
“Jangan sampai Blora masuk (kategori) miskin ekstrim,” imbuhnya.
Untuk itu, menurutnya perlu kerja keras. Dengan membangkitkan ekonomi. Pihaknya terbuka terhadap masukan-masukan yang penting.
“Ada masukan urgent kami siap menerima. Kami tidak terpaku normatif. Bisa sama-sama, sesarengan itu siap. Perlu ekstra kerja keras, tenaga keras, pikiran keras,” tegasnya.
Saat ini, ini Pemkab Blora menerapkan program itu untuk menangani kemiskinan. Satu OPD mendampingi satu desa. Tercatat ada 48 desa kategori miskin.
“Sehingga, dinilai perlu berupaya mengintervensi wilayah tersebut untuk bisa mengentaskan kemiskinan,” pungkasnya. (*Rin)