Suaradesa.co, Bojonegoro – Di tengah gencarnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmen menyelesaikan pembangunan RSUD Temayang, sejumlah warga menyoroti aspek lain yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius diantaranya transparansi anggaran, kesiapan sumber daya manusia (SDM), dan rencana operasional jangka panjang.
Pembangunan RSUD Temayang digadang menjadi solusi pemerataan akses kesehatan bagi warga wilayah selatan Bojonegoro. Namun di balik progres pembangunan fisik, muncul pertanyaan publik terkait apakah rumah sakit besar tersebut benar-benar siap beroperasi saat diresmikan nanti.
Sejumlah warga Temayang dan sekitarnya mengaku menyambut baik proyek tersebut, namun mereka ragu ketersediaan tenaga medisnya.
“Bangunan besar itu bagus, tapi percuma kalau nanti dokternya tetap kurang,” ujar Sumarni, warga setempat.
Selama ini Bojonegoro masih bergantung pada jumlah dokter spesialis yang terbatas. Banyak tenaga ahli memilih bekerja di kota besar. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran apakah RSUD Temayang bisa benar-benar menghadirkan pelayanan spesialis sesuai yang dijanjikan.
Selain isu SDM, kalangan pemerhati anggaran daerah juga menyoroti minimnya paparan terbuka soal nilai total proyek, tahap penggunaan anggaran, dan detail pembiayaan alat kesehatan.
Selama ini, publik hanya mendapatkan informasi progres dan komitmen Pemkab Bojonegoro. Tapi nilai anggaran, efisiensi belanja alat medis, dan potensi pembengkakan biaya tidak pernah dijelaskan secara rinci.
Proyek kesehatan berskala besar seperti ini harus diawasi ketat karena menyangkut hajat hidup masyarakat, serta berhubungan langsung dengan kualitas layanan publik selama puluhan tahun ke depan.
Pembangunan RSUD Temayang berdiri di atas lahan 23.500 meter persegi dengan luas bangunan lebih dari 10 ribu meter persegi. Namun bagi sebagian warga, pembangunan fisik hanyalah satu bagian dari persoalan besar sistem layanan kesehatan.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya gedung megah, tapi layanan yang cepat, murah, manusiawi, dan tidak ribet,” kata Taufik, warga Gondang.
Ia menilai bahwa jarak memang menjadi kendala, tetapi kualitas pelayanan tetap menjadi faktor utama yang menentukan kepercayaan masyarakat.
Sejumlah tokoh masyarakat mendesak Pemkab Bojonegoro membuka ruang dialog lebih luas mengenai arah pembangunan RSUD Temayang, termasuk pola rekrutmen tenaga kesehatan, tarif layanan, hingga mekanisme rujukan.
“Kalau memang rumah sakit ini untuk pemerataan layanan, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal. Jangan hanya tahu saat peresmian saja,” ujar Ketua LSM Angling Dharma M Nasir.
Meski demikian, Dinas Kesehatan Bojonegoro menegaskan bahwa pemerintah serius menuntaskan pembangunan RSUD Temayang. Proses pengadaan alat kesehatan, penyiapan fasilitas laboratorium, farmasi, hingga instalasi radiologi disebut terus dipantau ketat.
Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Ninik Susmiati, menuturkan bahwa pembangunan RSUD Temayang merupakan bagian dari langkah besar pemerintah daerah dalam memperbaiki layanan kesehatan.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Bojonegoro berkomitmen penuh menuntaskan pembangunan rumah sakit tersebut.
“Ini bukan sekadar mendirikan bangunan baru, tetapi sebuah strategi untuk mendekatkan layanan rujukan yang cepat dan berkualitas bagi warga di wilayah selatan,” jelasnya.
Ninik juga menyampaikan bahwa keberadaan RSUD Temayang nantinya akan menjadi penguat jejaring pelayanan kesehatan, mulai dari tingkat puskesmas hingga layanan rujukan kabupaten.
“Saat rumah sakit ini resmi beroperasi, masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan panjang untuk mendapatkan pelayanan darurat maupun rujukan. Dampaknya akan sangat besar bagi penanganan kegawatdaruratan,” imbuhnya.(mir/him)
