Bojonegoro – IDFoS Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam peningkatan sanitasi melalui penyelenggaraan konsultasi publik yang berlangsung pada Rabu, 7 Agustus 2024.
Acara ini berfokus pada kondisi sanitasi di pondok pesantren se-Kabupaten Bojonegoro, yang menjadi perhatian utama berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga instansi pemerintahan.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai institusi, termasuk STIKES Rajekwesi, IAI Al Fatimah, LDII, Forum Komunikasi Pondok Pesantren, Lakpesdam, dan INFID, serta Dinas Kesehatan, Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, dan Bappeda Bojonegoro.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang relevan dan aplikatif dalam menangani masalah sanitasi di pondok pesantren.
Penelitian yang digagas bersama INFID ini melibatkan 359 pondok pesantren dengan 177 lembaga sebagai sampel menggunakan teknik convenience sampling.
Melalui penelitian ini, berbagai rekomendasi kebijakan dirumuskan untuk mengatasi tantangan sanitasi yang dihadapi pesantren-pesantren di wilayah Bojonegoro.
M. Yasin dari Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro menyambut baik hasil riset ini.
“Inisiatif IDFoS Indonesia sangat membantu, mengingat selama ini tidak ada bantuan atau perhatian khusus terhadap masalah sanitasi di pondok pesantren di wilayah kami. Kami sangat terbantu dengan riset ini,” ujarnya.
Fatkur Rozi, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, menambahkan bahwa masalah sanitasi di pesantren sering kali terkait dengan akses air bersih yang minim.
“Penyelesaian masalah ini membutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk akademisi, pemangku kepentingan, dan pondok pesantren itu sendiri,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rizal Zubad Firdausi—dikenal sebagai Mas Rizal—memaparkan hasil riset yang mengungkap beberapa temuan kritis. Hanya 6,21% pondok pesantren di Bojonegoro yang memiliki layanan kesehatan yang sangat baik.
Sebaliknya, 37,29% pesantren memerlukan perbaikan signifikan dalam hal sanitasi, termasuk kekurangan air bersih, pengelolaan limbah yang tidak memadai, serta buruknya penanganan sampah.
Selain itu, perilaku sanitasi di kalangan santri juga dipengaruhi oleh kurangnya kebijakan dan program edukasi yang efektif.
Pelayanan kesehatan di pesantren pun dinilai memprihatinkan, dengan banyaknya poskestren yang tidak berfungsi, serta minimnya kerjasama dengan puskesmas setempat.
Ketua IDFoS Indonesia, Joko, menekankan bahwa isu sanitasi di pesantren ini tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
“Sanitasi merupakan elemen dasar bagi masyarakat, termasuk pesantren, karena banyak masalah kesehatan berawal dari sanitasi. Kami berharap riset ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah maupun pusat,” jelasnya.
Konsultasi publik ini menjadi langkah awal yang penting untuk meningkatkan standar sanitasi di pondok pesantren Bojonegoro.
Diharapkan, hasil dari kegiatan ini dapat mendorong kolaborasi lebih lanjut antara pemerintah, akademisi, dan pondok pesantren guna mencapai perbaikan yang signifikan. (rin/zen)
