Blora – Bantuan rice cooker dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang seharusnya meringankan beban ekonomi warga Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Blora, malah menjadi sumber kekecewaan. Pasalnya, penerima bantuan diminta membayar uang tebusan oleh kepala desa setempat.
Menurut pengakuan salah satu warga, sekitar 40 penerima manfaat diharuskan membayar antara Rp 100.000 hingga Rp 150.000 saat mengambil bantuan di rumah kepala desa. “Kami diberi tahu bantuan ini gratis oleh petugas PLN, tapi saat mengambilnya diminta uang tebusan,” ungkapnya, menolak disebutkan namanya.
Bantuan berupa rice cooker merek Sekai dengan kapasitas 1,8 liter itu, jika dibeli di pasaran, diperkirakan seharga Rp 500.000. Beberapa warga yang mengetahui bahwa bantuan itu seharusnya gratis memilih tidak membayar, meski konsekuensinya mereka tidak mendapatkan rice cooker tersebut.
Menanggapi hal ini, Manajer PLN ULP Blora, Setiyo Karminto, menegaskan bahwa program bantuan rice cooker tersebut sepenuhnya gratis.
“Ini program ESDM, kami hanya membantu survei calon penerima. Tidak ada pungutan biaya sama sekali,” kata Setiyo.
Kasus ini memicu keprihatinan di kalangan warga, yang awalnya berharap bantuan tersebut bisa mengurangi beban ekonomi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari kepala desa terkait tuduhan pungutan liar tersebut.
Polemik ini mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap distribusi bantuan agar tepat sasaran dan bebas dari pungutan tidak resmi.(yo)
