Suaradesa.co, Bojonegoro – Kabupaten Bojonegoro semakin memperkuat posisinya sebagai daerah kaya migas dengan bertambahnya desa yang masuk dalam kawasan industri migas.
Namun, di balik potensi ekonomi yang diharapkan meningkat, ada sejumlah tantangan sosial dan lingkungan yang perlu diperhatikan.
Sejumlah desa yang masuk wilayah migas kerap menghadapi dilema antara peningkatan pendapatan dan dampak lingkungan.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan Perbup Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), berdasar koefisien variabel wilayah Bojonegoro. Perbup tersebut sudah diundangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
“Sudah ditetapkan pada 2 Februari 2025 kemarin, setelah Perbup ditetapkan langsung diundangkan,” kata Kepala Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro, Teguh Wibowo.
Aktivitas pengeboran berisiko memengaruhi ketersediaan air tanah, polusi udara, serta perubahan struktur sosial masyarakat akibat arus pekerja dari luar daerah.
Selain itu, kesenjangan ekonomi di dalam desa bisa semakin terasa karena tidak semua warga dapat merasakan manfaat langsung dari industri ini.
Pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan yang adil bagi desa-desa terdampak.
Pengawasan ketat terhadap pengelolaan limbah, transparansi dalam distribusi dana bagi hasil migas, serta program pemberdayaan masyarakat menjadi langkah penting agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.
Apakah pemerintah dan perusahaan migas telah menyiapkan strategi mitigasi dampak ini? Ataukah desa-desa tersebut akan menghadapi tantangan baru yang perlu diantisipasi sejak dini?(rin)
