Pertamina EP Cepu
Berita UtamaKabar Desa

Sukisman Bakal Maju Di Pilkades Tanjung

87
×

Sukisman Bakal Maju Di Pilkades Tanjung

Sebarkan artikel ini

Suaradesa.co  (Blora) – Isu segera dilaksanakan pilkades di Desa Tanjung, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah mulai berhembus.

Spekulasi mulai bermunculan, siapakah sosok pengganti sang kades.

Kasak kusuk mulai santer tertuju kepada salah satu tokoh setempat, Sukisman.

Nama Sukisman yang saat ini masih aktif sebagai Ketua Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten Blora ini dikabarkan akan mengikuti kompetisi menjadi orang nomor 1 di Desa Tanjung.

Saat ditemui wartawan Suaradesa.co, Sukisman membenarkan jika dirinya memang berencana maju untuk mengikuti pemilihan kades yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan.

“Benar, saya akan mengajukan diri sebagai calon kades Tanjung dengan mengedepankan visi dan misi yang berpihak kepada masyarakat,” tegasnya, Jumat (3/5/2022).

Lebih rinci, mbah Kisman – sapaan akrabnya menjelaskan, jika nantinya dirinya terpilih menjadi kades, seluruh penghasilan sah yang dia dapatkan akan digunakan dan dikembalikan kepada masyarakat Desa Tanjung.

Baca Juga :  Rapat Maraton Banggar dan TAPD Bojonegoro: Pembahasan APBD Perubahan 2023 Berjalan Alot

“Semua akan saya kembalikan untuk kesejahteraan masyarakat mulai dari gaji guru TPQ, PAUD dan untuk pengembangan pendidikan yang lain, ” sambung aktivis yang kini sedang getol memperjuangkan kecurangan tes perades.

Sukisman juga sempat membuat estimasi penghasilan yang nanti akan dia terima jika jadi kades.

Dia memaparkan, bahwa penghasilan tetap Kades sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Blora Nomor 26 tahun 2015 dari Siltap Rp2.460.000 tiap bulan. Kemudian tunjangan Jabatan setara dengan Tunjab Kalur Rp540.000.

Lalu, tunjangan Perbaikan Penghasilan 50 persen dari Siltap Rp1.230.000. Jika ditotal pendapatan mencapai Rp4.230.000 setiap bulan.

“Besaran itulah yang akan saya gunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Soal pengelolaan bengkok juga menjadi perhatian Sukisman. Jadi, menurutnya pengelolaan bengkok harus kembali kepada aturan yang ada.

“Peraturan yang ada, kades maupun perangkat tidak lagi nggarap bengkok. Makanya, yang mengelola bengkok tidak sesuai PP dan Perbub termasuk katagori tindak pidana Korupsi,” tandasnya.

Baca Juga :  Luruskan Stigma di Masyarakat, Data By Name By Address Untuk Identifikasi Kesesuaian Program

Ia berkeinginan, Desa Tanjung nanti akan menjadi pelopor agar tidak melanggar peraturan.

Dia mengungkapkan, hasil dari lelang bengkok Kades nantinya, sebesar 40 persen untuk pemberantasan hama dan penyakit di lahan pertanian warga.

Sebesar 15 persen untuk kegiatan keagamaan, 15 persen untuk pernikahan, 15 persen untuk membantu warga yang sedang sakit.

“Siltap Kades Rp4.230.000 perbulan nantinya juga dialokasikan untuk menambah kas RT dan RW, ” ungkapnya.

Sukisman berharap dengan visi dan misi ini, masyarakat akan sadar pentingnya sosok pemimpin yang tidak korupsi.

“Secara detail nanti akan kita sampaikan pada saat sosialisasi dan kampanye, ” pungkasnya.

Sementara itu, Camat Kedungtuban, Rajiman, saat dikonfirmasi terkait kapan pelaksanaan pilkades di Desa Tanjung belum mengetahui jadwalnya secara pasti.

“Saya belum tahu,” jawabnya singkat saat dihubungi melalui sambungan WhatsApp. (Han)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *