Suaradesa.co (Bojonegoro) – Wakil Ketua Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Sigit Kushariyanto, sangat menyesalkan bila terjadi impor 1 juta ton beras yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat.
Saat ini, pemerintah menggulirkan impor beras dengan dalih sebagai pengaman pangan di masa pandemi hingga 2021.
“Ini kebijakan yang sangat menyakiti dan sangat membuat gelisah petani,” ujarnya kepada Suaradesa.co, Kamis (11/3/2021).
Dia mengatakan, jika impor yang dilakukan terjadi saat panen raya, bahkan harga gabah anjlok di bawah Rp3500/Kg.
“Kami minta supaya kebijakan impor untuk ditunda dulu, dan mencari waktu yang tepat,” imbuh Politisi dari Partai Golkar ini.
Waktu yang tepat, lanjut Sigit, yaitu di saat musim kemarau atau di saat belum ada panen kisaran bulan 8 (Agustus) sampai 12 (Desember). Sehingga, pihaknya memohon kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk turut menyikapi kebijakan pemerintah pusat ini.
“Ini aspirasi dari masyarakat melalui kita dan kewajiban kita sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan,” tegasnya.
Terkait dengan kebijakan Pemkab sendiri, Komisi B mendorong agar pemerintah kabupaten segera campur tangan, meminta supaya Bulog melakukan pembelian gabah.
“Jadi, kalau alasan 1 juta ton untuk stok bulog, kenapa bulog tidak membeli langsung kepada petani saat panen raya?” tanyanya.
Jika harga gabah ini diserahkan atau dibebaskan pada mekanisme pasar, maka Sigit yakin petani lokal akan sangat terpuruk dan sangat menderita. Sehingga, peran Bulog harus dimaksimalkan untuk segera melakukan pembelian sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp4200/Kg.
“Selanjutnya, dari asosiasi maupun gabungan kelompok petani untuk bergerak bersama menyampaikan aspirasi membenahi harapan yang sama. Supaya pemerintah segera melakukan penundaan impor beras dari luar negeri,” lanjutnya.
Sekarang ini, lanjut Sigit, yang menjadi pertanyaan adalah apakah impor ini harganya lebih murah dengan harga yang ada di dalam negeri. Kalau harganya lebih mahal dari dalam negeri saat ini mungkin ini kebijakan yang sangat kontroversi.
“Jadi kami mohon kepada pemerintah pusat untuk menunda impor beras ini dan harus sebijak mungkin memperhatikan petani kita,” tegasnya.
Sekarang ini, petani tengah panen raya dan hampir bersamaan memasuki musim tanam kedua. Sehingga, perhitungan support akan berkurang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tentu upaya peluasan lahan petanian menjaga kelanjutan swasembada Indonesia harus dilakukan dari pusat sampai ke daerah. (*Tya)
