Jakarta – Pemerintah tengah merancang mekanisme baru untuk penggajian kepala desa, yang akan menggeser dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke Dana Desa langsung.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengungkapkan harapannya agar desa dapat lebih mandiri dalam pengelolaannya.
“Desa diharapkan lebih mandiri mengelola dirinya sendiri,” ujar Abdul Halim seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, dilansir CNBC Indonesia.
Abdul Halim menjelaskan bahwa mekanisme baru ini akan terwujud melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang saat ini masih dalam proses pembahasan antara pemerintah dan DPR.
Dalam UU Desa yang berlaku, penghasilan kepala desa dan perangkat desa berasal dari pemerintah pusat atau APBN, namun dana tersebut terlebih dahulu ditransfer ke APBD sebagai Dana Alokasi Umum.
Mekanisme ini dianggap bertentangan dengan semangat kemandirian desa, karena saat ini Dana Desa sudah diterima langsung dari pemerintah pusat ke rekening desa.
Dalam rapat kerja, anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menyatakan bahwa sistem penggajian yang rumit tersebut membuat kepala desa terkungkung oleh kepala daerah, mengurangi fleksibilitas dalam menggunakan dana desa untuk membangun daerahnya.
Abdul Halim setuju dengan pandangan tersebut, menyatakan bahwa rencana perubahan mekanisme pembayaran gaji kepala desa akan disertai dengan perbaikan sistem pengawasan. Pemerintah mengusulkan adanya musyawarah desa dalam RUU Desa sebagai forum untuk merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Meskipun tidak semua warga desa memiliki suara, Abdul Halim yakin bahwa keberadaan forum tersebut akan meningkatkan transparansi pengelolaan Dana Desa.
“Instrumennya sudah kita siapkan,” ungkapnya. (rin/zen)
