Bojonegoro – Proses pengisian tiga kursi perangkat desa (Perades) di Desa Tapelan, Kecamatan Ngraho, menjadi sorotan warga setempat. Dugaan kecurangan dalam seleksi perades tersebut memicu aksi protes tiga kali, merambah dari tingkat kecamatan hingga kabupaten.
Pada Kamis lalu (9/11/2023) lalu, puluhan warga dengan determinasi tinggi menggeruduk Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Bojonegoro, mengecam hasil perades yang dianggap kontroversial.
Perwakilan warga desa telah mengutarakan ketidakpuasan mereka terhadap hasil seleksi secara langsung Dinas PMD Bojonegoro.
Ira Madda Zulaikha, Kabid Bina Pemerintahan Desa DPMD, memberikan klarifikasi terkait aksi protes tersebut.
Saat aksi berlangsung, Ira menjelaskan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar seleksi kepada perwakilan peserta.
“Kalau merasa ada yang kurang terima karena indikasi kecurangan, monggo dibuktikan. Jalurnya pun sudah kami sampaikan,” ungkapnya, Selasa (14/11/2023).
Ira menegaskan bahwa tes perades telah melalui prosedur yang berlaku dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Formasi perades di Desa Tapelan, yakni Kasi Pelayanan, Kasun Tapelan, dan Kasun Sambigerang, telah melewati tahapan yang sesuai dengan laporan dari camat, menurut keterangan Ira kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa aksi protes warga muncul setelah tes perades pada 6 November di Gedung SMA Negeri 1 Ngraho. Aksi protes dilanjutkan di Kantor Kecamatan Ngraho pada 7 November, setelah sebelumnya tidak ada kejelasan di Balai Desa Tapelan.
Protes mencapai puncaknya saat puluhan warga menghadang kantor DPMD Bojonegoro pada Kamis lalu.(fa/rin)
