Reporter: Ririn W
Suaradesa.co (Jakarta) – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) mengungkapkan ratusan desa di Bojonegoro, Jawa Timur kini sedang melakukan pemutakhiran data SDGs Desa. Pemutakhiran dilakukan dengan pembaruan sistem dan pembaruan data yang bisa dilakukan oleh kepada desa dan sekretaris desa.
“Pada akhir tahun 2022, Kementerian Desa PDTT memperbarui isi Sistem Informasi Desa. Kini setiap kepala desa dan sekretaris desa dapat menggunakan kode masuk. Mereka mendapat akses melihat hingga mengunduh daftar warga by name by address yang membutuhkan dukungan lebih lanjut. Contohnya, daftar warga pengangguran, tidak bisa bersekolah, sakit kronis menahun,” terang Ketua Tim yang menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah tertinggal Agus Kuncoro, dalam keterangan tertulis, Minggu (19/2/2023).
Ia melanjutkan dalam melakukan pemutakhiran ini, tim kementerian terdiri dari staf yang selama ini menangani data desa, aplikasi SDGs Desa, server di kementerian dan analis kebijakan.
“Tim memulai penjelasan dengan menunjukkan manfaat langsung data SDGs Desa. Setelah minat kepala desa tergugah, kemudian tim memberikan bimbingan teknis langkah demi langkah, untuk memutakhirkan satu demi satu data dari desa,” ujarnya.
Diketahui, dalam situs Sistem Informasi Desa ditunjukkan kondisi masing-masing desa, serta kumulasi kecamatan dan kabupaten. Informasi yang terdapat dalam sistem mencakup kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan.
Selain itu, sistem ini juga memuat peranan perempuan, ekonomi dan lapangan pekerjaan, serta kebutuhan sarana dan prasarana. Sistem juga menunjukkan evaluasi pemerintahan desa oleh warga, gotong royong warga desa, hingga kelengkapan pemerintahan desa untuk menunjang perbaikan dari sisi pemerintahan.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Machmudin mengatakan saat ini pihaknya sedang mengejar waktu agar data bisa segera digunakan.
“Untuk penanganan kemiskinan ekstrem, penanggulangan bencana, dan pemenuhan kebutuhan dasar,” kata Machmudin.
Sebagai informasi, dalam kegiatan penyegaran yang dilakukan tiap undangan desa dipersilahkan untuk membuka komputer masing-masing. Mereka menuliskan nama desanya, kemudian mengarungi grafik dan tabel-tabel hasil olahan elektronik desa masing-masing.
Ketika angka-angka yang berwarna hijau toska disentuh, maka akan keluar tabel rincian warga-warga yang sedang mengalami masalah. Selanjutnya akan dicek dan jika daftar warga ini sudah benar, maka jadilah mereka calon pemanfaat program pembangunan.
Contohnya, warga yang tinggal di rumah tidak berjendela, menjadi calon penerima program perbaikan rumah tidak layak huni. Warga yang menerima TBC, menjadi pemanfaat pengobatan gratis di Puskesmas.
“Sekarang kami semakin memahami keluasan manfaat data SDGs Desa. Kini setiap kali kementerian, pemda, swasta dan LSM membutuhkan daftar warga peserta program, maka pemerintah desa tinggal mengunduh data SID, lalu langsung menyerahkannya. Cepat sekali. Tak pelak, informasi baru ini menggugah desa-desa untuk memutakhirkan data warga, keluarga, wilayah rukun tetangga dan desa,” ungkap Machmudin.
Ia menambahkan dirinya mulai menggerakkan pemutakhiran data desa-desa di Kecamatan Trucuk, Malo, Kedewan, Ngambon dan Bubulan. Dalam dua bulan ke depan, gerakan ini akan diikuti seluruh kecamatan lainnya, hingga termutakhirkan data 419 desa.
Sementara itu, Kepala Desa Sudah, Kecamatan Malo mengatakan Data SDGs Desa di tempatnya sudah terisi sejak tahun 2021 dan menunjukkan nilai tertinggi dengan poin 98 persen.
“Data SDGs Desa di desa saya sudah terisi seluruhnya sejak tahun 2021. Hasil SDGs Desa menunjukkan, nilai tertinggi sebesar 98 persen poin, pada tujuan ke tujuh, Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan. Tingginya angka ini diraih desa, setelah banyak kubah-kubah biogas dibangun di sekitar rumah warga yang memelihara minimal dua sapi. Di malam hari, biogas digunakan untuk menyalakan lampu-lampu. Desa Sudah ini memiliki visi mandiri energi,” katanya.
Sebagai informasi, sebelumnya Mendes PDTT A Halim Iskandar telah membeberkan peta jalan SDGs Desa yang menunjukkan langkah-langkah praktis tahunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah. Langkah praktis tersebut dilakukan untuk memajukan desa. Selain itu, langkah ini juga menjadi dasar dalam musyawarah desa, hingga musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten dalam memajukan desa. (red)
