Tanjungpinang- Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris, menegaskan bahwa desa harus dijadikan pusat pemerataan pembangunan nasional.
“Desa adalah kunci bagi kemajuan ekonomi yang merata, oleh karena itu kolaborasi antara masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan pemerintah sangat penting,” ujar Abdul Haris dalam acara Focus Group Discussion (FGD) pada Selasa (28/1).
Ia juga mengungkapkan data yang menunjukkan bahwa 53 persen penduduk miskin Indonesia tinggal di desa, menandakan urgensi untuk fokus pada pembangunan desa.
Menurutnya, untuk mengatasi tantangan yang dihadapi desa, diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak. Salah satu hal yang dianggap sangat penting adalah peran perguruan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia dan riset yang mendukung penguatan ekonomi lokal.
Salah satu rekomendasi utama dalam diskusi ini adalah pentingnya digitalisasi layanan desa serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat. “Pendekatan yang holistik dibutuhkan untuk menjadikan desa bukan hanya maju secara ekonomi, tetapi juga tangguh dalam menghadapi isu sosial dan lingkungan,” tambahnya.
Rektor UMRAH, Profesor Agung Dhamar Syakti, dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa UMRAH sebagai perguruan tinggi berbasis maritim memiliki peran vital dalam mendukung pemberdayaan desa melalui riset dan inovasi. Menurutnya, FGD ini mencerminkan komitmen UMRAH untuk menjadikan desa-desa di Kepulauan Riau sebagai contoh pembangunan berkelanjutan yang dapat diterapkan di seluruh Indonesia.
FGD ini diharapkan dapat menghasilkan strategi jangka panjang untuk mengembangkan desa binaan di Kepulauan Riau yang bisa menjadi model bagi daerah lain. Dalam kesempatan tersebut, rektor juga menekankan bahwa perguruan tinggi harus menjadi agen perubahan yang mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, UMRAH memperlihatkan peran aktifnya dalam menciptakan solusi berbasis akademik untuk menghadapi tantangan pembangunan desa.(red)