Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria menyampaikan lima fokus penggunaan Dana Desa tahun 2025 melalui sosialisasi virtual.
Dalam penjelasannya, Yandri memaparkan bahwa Dana Desa telah menjadi instrumen penting dalam pembangunan wilayah pedesaan sejak 2015. Hingga kini, total dana yang telah dikucurkan mencapai Rp 610 triliun.
“Kemendes PDT telah berupaya maksimal dalam pemanfaatan Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Yandri, Kamis (9/1/2025).
Lima Fokus Penggunaan Dana Desa 2025
1. Penanganan Kemiskinan Ekstrem
Sebanyak 15 persen dari total Dana Desa dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Yandri menegaskan bahwa rincian penggunaan dana akan dijabarkan dalam petunjuk teknis (juknis) dan pelaksanaan (juklak).
2. Penguatan Desa Adaptif Iklim
Fokus ini melibatkan upaya peningkatan daya tahan desa terhadap perubahan iklim melalui inovasi dan program keberlanjutan.
3. Layanan Dasar Kesehatan dan Pencegahan Stunting
Stunting tetap menjadi prioritas dalam pembangunan desa. “Desa-desa dengan angka stunting tinggi harus mendapatkan perhatian khusus,” tegas Yandri.
4. Ketahanan Pangan
Program ketahanan pangan memperoleh alokasi minimal 20 persen dari Dana Desa sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kemendes juga akan meluncurkan Modul Desa Tematik pada perayaan Hari Desa Nasional dan Festival Bangun Desa, 14 Januari 2025.
5. Pengembangan Potensi Desa
Desa wisata, desa ekspor, dan percepatan implementasi desa digital menjadi fokus utama. Yandri menyoroti bahwa 22.000 desa masih belum memiliki akses sinyal.
Partisipasi Aktif Desa di Festival Bangun Desa
Yandri mengajak 75.260 desa di Indonesia untuk turut serta dalam Festival Bangun Desa dengan berbagai lomba, seperti Desa Tematik dan Pemuda Pelopor Desa. Puncak acara ini akan digelar pada Agustus 2025.
Selain itu, Yandri menekankan pentingnya pembangunan berbasis padat karya tunai dengan penggunaan bahan baku lokal yang harus diputuskan melalui musyawarah desa.
“Semua kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat desa,” kata Yandri.
Pada kesempatan ini, Mendes PDT dan Wamendes juga berdiskusi dengan para kepala desa untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi di daerah masing-masing.(abi)
