Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Desa Kalangan dan Ngelo, Kecamatan Margomulyo, untuk persiapan kedatangan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Kamis (19/10/2023) mendatang.
Rapat yang digelar di Balai Desa Ngelo, Senin (16/10/2023) kemarin dihadiri oleh Sekda Bojonegoro, Dinas Pekerjaan Umum dan SDA, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekkab Bojonegoro, Forkompimcam Margomulyo, Polres dan Kodim 0813 Bojonegoro.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekkab Bojonegoro, Ninik Susmiati, menyampaikan, kedatangan kedua menteri tersebut ingin meninjau kesiapan lokasi pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Karangnongko, yang hingga saat ini belum dimulai.
“Mereka meninjau karena sejak 6 Oktober lalu rencana ground breaking selalu tertunda,”ujarnya.
Selama ini, pihaknya menilai jika ada keterlambatan proses pembebasan lahan. Dalam rapat terakhir lintas sektor yang dipimpin oleh Pj Bupati, Kades mengemukakan bahwa masyarakat membutuhkan bukti tertulis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memastikan bahwa mereka akan direlokasi.
“Namun, secara aturan baik relokasi maupun ganti untung harus dilakukan pendataan tanah untuk menilai nilainya,”tegasnya.
Kemudian, lanjut dia, hasil dari pendataan tersebut menjadi patokan masyarakat apakah mereka ingin menerima kompensasi finansial berupa ganti untung atau memilih relokasi.
Ninik melanjutkan, jika izin pelepasan kawasan hutan dari KLHK sudah ada, dan ini cukup untuk mendukung relokasi.
“Namun, proses ini perlu koordinasi lebih lanjut dengan KLHK,”tegasnya.
Apakah relokasi ini adalah bagian dari PSN atau tidak. Jika iya, izin yang ada dapat digunakan untuk relokasi. Namun, perlu perencanaan dan koordinasi yang baik dengan KLHK agar tidak ada masalah di kemudian hari.
Terpisah, Kepala Dinas Pu dan SDA Bojonegoro, Hery Widodo, berharapsemua pihak dapat mendukung kegiatan agar proyek ini berjalan dengan baik.
“Begitu juga Pemkab Bojonegoro siap mensupport dan membantu kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh tim-tim proyek strategis nasional ini,”tegasnya.
Pemkab Bojonegoro kedepan akan bekerjasama dengan penegak hukum agar ada pengawasan baik dari segi anggaran maupun keamanan sehingga menjadi kenyamanan bagi masyarakat.
“Jadi pemerintah hadir bukan untuk menakut-nakuti tapi kami hadir untuk memberi rasa nyaman bagi masyarakat,”pungkasnya.(rin/zen)
