Suaradesa.co, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Bina Marga dan Penataan Ruang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pemerataan pembangunan infrastruktur desa, terutama jalan, saluran air, dan jaringan pendukung pertanian.
Hal ini disampaikan Kepala PU Bina Marga dan Penataan Ruang Bojonegoro, Chusaini Ivan, menanggapi rilis rekapitulasi BKKD 2025 yang memuat kebutuhan anggaran pembangunan di ratusan desa.
Ivan menyebut, hasil rekapitulasi menjadi dasar penting untuk menentukan prioritas agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
“Pemerintah daerah memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dilakukan secara teliti dan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Prinsipnya pemerataan dan kebermanfaatan. Kami ingin pembangunan desa benar-benar memberikan dampak langsung bagi warga,” jelas Chusaini Ivan di Bojonegoro, Jumat (21/11/2025).
Menurutnya, sejumlah desa memang memiliki kebutuhan anggaran yang besar karena luas wilayah, akses jalan yang rusak berat, hingga jaringan irigasi yang membutuhkan perbaikan menyeluruh.
Ivan menegaskan bahwa setiap data telah diverifikasi, termasuk desa-desa dengan selisih anggaran kelayakan dan pagu.
“Perbedaan angka itu hal wajar dalam penyusunan anggaran. Yang penting, mana yang harus diprioritaskan tetap kami dahulukan. Fokus kami adalah konektivitas antar desa dan pemulihan infrastruktur dasar,” tambahnya.
Harapan Warga: Transparansi dan Pemerataan Pembangunan
Di sisi lain, warga di beberapa kecamatan juga berharap agar pembangunan tahun 2025 berjalan lebih cepat dan transparan.
Salah satunya Suhari, warga Desa Ngemplak, Baureno, yang desanya menjadi salah satu wilayah dengan kebutuhan anggaran cukup besar.
“Yang kami harapkan, pembangunan jalan dan saluran ini benar-benar dikerjakan tahun depan. Jangan hanya berhenti di perencanaan. Jalan desa kami sudah lama rusak dan jadi akses utama pertanian,” ujarnya.
Warga lain, Siti Rohmah dari Kecamatan Dander, juga menyampaikan pentingnya pembangunan yang merata.
“Kadang ada desa yang cepat dapat proyek, ada yang lama sekali. Kami ingin pemerataan, supaya semua desa merasakan program pemerintah,” katanya.
Pemkab: Prioritas Tetap pada Akses Pertanian dan Jalan Penghubung
Dalam rekapitulasi BKKD 2025, total kebutuhan anggaran pembangunan mencapai lebih dari Rp860 miliar, dengan fokus terbesar pada perbaikan jalan desa dan saluran pendukung pertanian.
Pemkab memastikan bahwa seluruh pembangunan akan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas warga serta mempermudah akses ekonomi.
Chusaini Ivan menegaskan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi dengan kecamatan dan desa agar pelaksanaan pembangunan tepat sasaran.
“Kami terbuka dengan pengawasan masyarakat. Semakin banyak masukan, semakin baik kualitas pembangunan,” tutupnya.
Warga berharap, dengan perencanaan anggaran yang lebih matang, pemerintah dapat menghadirkan pembangunan yang merata, cepat, dan benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat desa di seluruh Bojonegoro.(mir/him)
