Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menetapkan alokasi 20 persen Dana Desa tahun 2025, yang berjumlah Rp 70 triliun, untuk program ketahanan pangan. Dana ini akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat desa.
Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, menegaskan pentingnya pengelolaan Dana Desa yang tidak hanya habis sekali pakai. Ia menyebut BUMDes sebagai ujung tombak dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut.
“Kami tidak mau dana desa itu sekali pakai hilang. Jadi, biar dikelola BUMDes atau lembaga ekonomi lain. Tidak diberikan orang per orang,” ungkap Yandri melalui surat rilisnya beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan, Dana Desa yang dikelola BUMDes diharapkan dapat memberikan efek berlipat ganda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Misalnya diberi Rp 200 juta, satu tahun berikutnya harus dapat Rp 200 juta lagi. Jadi dana desa yang diberikan tidak hilang, tapi bertambah untuk penggerak ekonomi di desa,” jelasnya.
BUMDes menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Dengan pengelolaan dana yang terarah, diharapkan BUMDes dapat menciptakan usaha-usaha baru, memperkuat sektor ketahanan pangan, dan meningkatkan produktivitas masyarakat.
Yandri juga mendorong BUMDes untuk mengadopsi model pengelolaan yang inovatif dan transparan, sehingga setiap rupiah yang diinvestasikan dapat memberikan dampak nyata bagi desa.
Keputusan ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk para kepala desa dan Pendamping Desa yang turut mendukung keberhasilan program ketahanan pangan berbasis BUMDes. Dengan langkah ini, pemerintah optimistis pembangunan desa akan menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan. (abi)
Rencana yang baik,, tapi terkadang bumdes sendiri tidak berdampak untuk masyarakat, dan antara kepala desa dan bumdesnya sendiri identik dengan nepotisme. Yang jadikan ketua dan pengurus bumdes kebanyakan keluarga dan kerabatnya.
Pasti banyak terjadi laporan data fiktip.
Pemerintah pusat sudah baik, banyak program” yang bersentuhan langsung ke masyarakat dan tujuan nya untuk meningkatkan ekonomi rakyat agar lebih baik, dan angka kemiskinan jadi menurun.
Tetapi program itu di jadikan ladang proyek oleh mafia calo di desa.