suaradesa (Bojonegoro) – Dinas Pertanian (Disperta) Pemkab Bojonegoro meminta kelompok tani (poktan) dan petugas penyuluh lapangan (PPL) untuk meningkatkan sosialisasi cara memperoleh pupuk bersubsidi. Terutama perubahan cara memperoleh pupuk bersubsidi yang kini menggunakan kartu tani.
Menurut Kepala Dinas Pertanian Helmi Elizabet, sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi dikarenakan adanya perubahan skema dari pemerintah pusat. Yaitu setiap pembelian pupuk harus menggunakan kartu tani. Sedangkan kartu tani untuk saat ini masih dalam proses.
“Maka petani menggunakan cara manual, salah satunya mendapatakan surat rekomendasi dari masing-masing kelompok tani,” tuturnya.
Adapun syarat pengajuannya adalah :
1. Petani membuat permohonan pengajuan pupuk dikoordinir ketua poktan
2. Ada foto open kamera/ titik koordinat (Foto Lahan)
3. Nama pemohon ada di e-RDKK
4. Surat rekomendasi dari korluh (Koordinator Penyuluh)
Helmy juga menuturkan, bahwa harga pupuk bersubsidi tidak akan berubah. Jika ada keluhan petani tentang mahalnya harga pupuk, sebenarnya yang mahal adalah pupuk non subsidi.
“Untuk pupuk bersubsidi sendiri harganya masih sesuai dengan standart yang ditentukan, bahkan jumlah pupuk subsidi untuk tahun ini ada penambahan stok. Adapun penebusan pupuk bersubsidi berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok tani (eRDKK),” katanya.
Sementara itu, saat ditemui ditempat terpisah petugas penyuluh lapangan (PPL) Kecamatan Ngraho Rini Iswati mengatakan untuk pupuk subsidi sendiri harganya masih aman dan sesuai dengan kesepakatan, namun untuk alurnya saja yang agak bertbeda dengan tahun lalu.
“Kami selaku PPL juga sudah mensosialisasikan kepada kelompok tani khususnya. Di kecamatan Ngraho ada 66 poktan. Cara mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan eRDKK yang diajukan,” katanya.(*red)
