Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menghadapi tantangan dalam mengumpulkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) tahun 2023.
Data terbaru menunjukkan bahwa dari total 419 desa yang tersebar di 28 kecamatan, masih ada 22 desa yang belum melunasi kewajiban PBB P2 mereka.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, Ibnu Soeyoeti, mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 lalu, terdapat 5 desa yang masih memiliki tunggakan PBB P2.
“Namun, tahun ini, jumlah tersebut meningkat menjadi 22 desa yang belum membayar PBB P2 mereka,”ungkapnya.
Menariknya, dalam kasus ini, sebagian desa yang masih berhutang PBB P2 diketahui telah melibatkan perangkat desa dalam mengelabui kewajiban tersebut.
Hal ini menjadi perhatian serius pihak berwenang dalam menegakkan aturan perpajakan.
Ibnu Soeyoeti juga menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan peringatan kepada desa-desa yang masih memiliki tunggakan PBB P2.
“Dengan demikian, upaya penagihan pajak tersebut terus diintensifkan,”lanjutnya.
Selain itu, pihak berwenang juga memberikan kemudahan kepada warga untuk melakukan pembayaran non tunai.
Dengan cara ini, diharapkan lebih banyak warga yang akan bersedia membayar PBB P2 mereka secara tepat waktu.
Kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting.
Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik pemerintah daerah maupun warga, untuk mematuhi aturan perpajakan dan melunasi kewajiban mereka.
“Ini dilakukan guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bojonegoro,”pungkasnya. (fa/rin)
