Home / Headline

Rabu, 3 Juni 2020 - 17:54 WIB

Sasar 15 Asosiasi Kontraktor, Pemkab Bojonegoro Sosialisasikan Protokol Covid

Suaradesa.co (Bojonegoro) – Terbitnya Intruksi Bupati No 6 Tahun 2020 tentang protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dalam penyelenggaraan jasa kontruksi di Kahupaten Bojonegoro ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dengan melakukan sosialisasi virtual tentang pencegahan penyebaran Covid-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, Rabu (3/6/2020).

Sosialisasi berikan kepada 15 asosiasi perusahaan jasa kontruksi se-Kabupaten Bojonegoro. Hadir dalam acara tersebut Bupati Bojonegoro Anna Muawannah, Kapolres Bojonegoro AKBP Budi Hendrawan, Dandim 0813 Letkol Inf Bambang Hariyanto, serta organisasi perangkat daerah (OPD) dan 15 asosiasi perusahaan jasa kontruksi.

Bupati Anna Mu’awanah mengatakan meski di masa pandemi, roda pemerintahan ataupun kebijakan pemerintahan harus tetap berjalan. Maka terkait pelaksanaan jasa kontruksi di lapangan, pemerintah membuat intruksi agar dipatuhi.

Bupati juga meminta agar kontraktor tak mengulur penyelesaian pekerjaan dan membuat penyelesaian proyek molor sarta tak sesuai target.

Baca Juga :  Bantuan Keuangan Desa di Bojonegoro Harus Bermanfaat

“Salah satunya jika ada pekerja yang terkonfirmasi terpapar virus, maka harus diberlakukan protokol kesehatan penanganan covid-19,” katanya.

Dalam intruksi Bupati tersebut, memuat tentang mekanisme protokol pencegahan covid-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pertama, satuan tugas (satgas) pencegahan covid-19 dibentuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan berjumlah paling sedikit lima orang yang terdiri dari satu Ketua merangkap anggota dan empat anggota yang mewakili Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

Kedua, mengidentifikasi Potensi Bahaya COVID-19 di Lapangan. Ketiga, Penyediaan Sarana Kesehatan di Lapangan antara lain menyiapkan tempat cuci tangan, cek suhu badan, menyediakan handsanitizer dan penggunaan masker di kantor maupun dilapangan bagi seluruh pekerja dan tamu.

Apabila ditemukan pekerja di lapangan sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19, pekerjaan harus dihentikan sementara oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa.

Baca Juga :  Kecamatan Dander Siap Jadi Percontohan Soal Seleksi Perades

Adapun mekanisme yang dilakukan yaitu satgas pencegahan covid 19 melakukan identifikasi potensi bahaya covid 19 di lapangan, kemudian memberikan rekomendasi penghentian pekerjaan sementara. Rekomendasi ini diajukan ke pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan disertai dengan dokumen dan bukti pendukungnya,

PPK bersama penyedia jasa membahas, meneliti dan menyepakati penghentian pekerjaan sementara. Kemudian, PPK melaporkan kesepakatan dan meminta persetujuan penghentian pekerjaan sementara kepada kuasa pengguna anggaran (KPA), PPK menetapkan penghentian pekerjaan sementara sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan secara tertulis kepada Penyedia Jasa.

Penetapan penghentian pekerjaan sementara akibat dari keadaan kahar wajib menyebutkan jangka waktu penghentian pekerjaan sementara.

Dalam intruksi Bupati ini menyebutkan bahwa waktu penghentian paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja seswuai dengan kebutuhan protokol kesehatan penanganan covid-19.(*)

Share :

Baca Juga

Headline

Dandim dan Kapolres Bojonegoro Tinjau Lokasi Tanggul Jebol

Headline

Warna Warni Kartini Mandiri di Desa Ngringinrejo

Headline

ANA

Headline

Lima Rumah di Desa Sendangharjo Terbakar, Kerugian Capai Rp600 Juta

Headline

Kuliah Online Machine Learning di Lapangan Banyu Urip Blok Cepu

Headline

Kades Pejambon Launching Rumah Makan Bale Raden Wijaya

Headline

Kapolda Jatim : Bojonegoro Telah Terapkan 3T Untuk Tangani Covid

Headline

Bupati Bojonegoro Ajak Petani Maksimalkan Lahan Kosong