HeadlineKabar Kota

Sah! Kabupaten Blora Dapat DBH Migas dari Blok Cepu

38
×

Sah! Kabupaten Blora Dapat DBH Migas dari Blok Cepu

Sebarkan artikel ini

Suaradesa.co (Blora) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), Rabu (08/12/2021).

Bupati Blora, Arief Rohman, mengatakan, pengesahan UU tersebut merupakan perjuangan masyarakat Blora. Untuk mendapatkan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, Blok Cepu.

“Dengan sahnya aturan tersebut, secara tidak langsung akhirnya Blora mendapatkan DBH Migas. Yang telah lama dinantikan bertahun-tahun,” tegasnya.

Baca Juga :  EMCL dan SKK Migas Gelar Bincang Santai Media

Namun, pihaknya belum mengetahui secara detail persentase yang didapatkan oleh Kabupaten Blora terkait DBH migas nantinya.

Pada Pasal 117 UU HKPD, kabupaten atau kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kota penghasil, berhak mendapatkan DBH sebesar 3 persen.

Selama ini, produksi migas Blok Cepu berlangsung, Kabupaten Blora belum pernah mendapatkan DBH. Hal ini karena, Blora beda Provinsi dengan Kabupaten letak mulut sumur (Bojonegoro).

Padahal, wilayah kerja penambangan (WKP) Blok Cepu 37 persennya ada di Kabupaten Blora.

Baca Juga :  Selamat Hari Pers Nasional!

“Ya karena regulasinya belum berpihak. Kalau ini undang-undangnya sudah ada. Berarti, ada regulasi yang berpihak ke kita, ya nanti akan dapat dana bagi hasil kita,” jelas Bupati Arief.

Dengan sahnya RUU HKPD menjadi UU, maka pada tahun 2023 mendatang, tentunya Kabupaten Blora bisa memperoleh DBH migas dari Blok Cepu. (*Rin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *