Suaradesa.co (Bojonegoro) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menyampaikan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Bojonegoro tahun 2021 di ruang Paripurna, Rabu (23/3/2022).
Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Mithroatin, mengungkapkan beberapa rekomendasi terhadap Pemkab Bojonegoro. Ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang mendapat apresiasi atas prestasi capaian kinerja.
“Namun ada juga catatan-catatan yang harus diperhatikan dan dijadikan evaluasi agar ke depan lebih baik lagi,” imbuhnya.
Banyaknya rekomendasi atas kinerja semua OPD, lanjut Politisi asal Partai Golongan Karya (Golkar) telah disampaikan pada rapat paripurna.
Namun, kepada suaradesa.co, pihaknya menyampaikan beberapa di antaranya. Seperti, mengapreasiasi kinerja Bagian Pemerintahan atas capaian target kegiatan fisik 100 persen.
“Walaupun realisisasi anggaran masih rendah,” ujarnya
Ke depan untuk program kegiatan tapal batas agar dapat ditingkatkan guna menegakkan tertib administrasi pemerintah dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah.
Pihaknya juga mengapresiasi kinerja bagian perekonomian dan SDA yang telah mengadakan alat geo radar untuk deteksi sumber mata air.
“Namun, kami mendorong pada tahun 2022 agar bisa dimaksimalkan penggunaannya guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama kebutuhan sumber air bersih,” lanjutnya.
DPRD Bojonegoro berharap Bagian Perekonomian dan SDA supaya menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi permasalahan pengurangan tenaga kerja besar-besaran di proyek Jambaran – Tiung Biru agar perekonomian tetap stabil. serta menyiapkan formula yang tepat untuk BUMD agar dapat meningkatkan PAD.
Harapannya, Pemkab Bojonegoro agar lebih memaksimalkan kinerja di PDAM, dengan segera menetapkan Direksi PDAM Definitif.
Untuk Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan
pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp1,4 milyar. Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp1,16 milyar, Silpa Anggaran tahun 2021 sebesar 240 juta yang terdiri atas Honor Pengelola Keuangan, TTP dan Efisiensi Anggaran.
“Kami memberikan Apresiasi kepada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah bekerja full ekstra guna menyelesaikan paket pekerjaan lelang dengan nilai total tender kurang lebih Rp1,6 Trilyun total 477 paket lelang yang dilaksanakan hanya oleh 20 personil, sesuai dengan ABK (analisis beban kerja,” tegasnya.
Namun, dari nilai total tender tersebut seharusnya didukung oleh personil sebanyak 55 orang dengan kualifikasi khusus atau bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa.
“Maka ke depannya untuk memaksimalkan kinerja diharapakan adanya penambahan personil,” tegasnya.
Sementara untuk BPKAD, DPRD mendorong BPKAD memberikan apresiasi terkait dengan adanya kenaikan tingkat
penyerapan pada APBD Tahun 2021 dibandingkan dengan APBD Tahun 2020.
“Kami meminta agar Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan program kegiatannya di awal tahun sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal,” tukasnya.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga segera memikirkan untuk menyimpan uangnya dalam bentuk Dana Abadi sebagai amanat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2021 dalam salah satu pasalnya terkait Dana Abadi Daerah.
“Di mana salah satunya, pemkab memiliki silpa yang besar,” ungkapnya.
Menurutnya, masih banyak lagi rekomendasi dan catatan evaluasi yang telah disampaikan dan semoga menjadikan Kabupaten Bojonegoro lebih baik lagi. (*Rin)