Suaradesa.co (Bojonegoro) – Peningkatan ekonomi masyarakat di pedesaan, salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, tidak semua BUMDes mampu mengembangkan bisnisnya.
Non-Governmental Organization (NGO) IDFoS Indonesia menggelar diskusi reboan dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Lazisnu, BAZNAS dan LPM Indonesia di Rusunawa Komplek PCNU Bojonegoro, Kamis (11/3/2021).
Diskusi tersebut guna mengagas BUMDes inklusif. Di mana bisnis utamanya mampu memberikan multiplier effect berupa menumbuhkan dan menguatkan usaha masyarakat.
Direktur IDFoS Indonesia, Joko Hadi Purnomo, mengatakan, jika selama ini kebijakan pemerintah daerah sudah baik. Terutama komitmennya untuk mendukung permodalan BUMDesa melalui bantuan Rp100 juta.
“Namun, dari diskusi tadi terungkap beberapa masalah lain,” ujarnya kepada suaradesa.co
Masalah yang dihadapi BUMDes seperti bisnis yang dilakukan selama ini masih mengikuti tren. Jika satu desa membuat wisata, maka desa yang lain juga akan mengikuti bisnis wisata pula.
“Sedangkan bisnis wisata belum terkoneksi antar desa wisata satu dengan wisata lain. Beberapa yang terjadi, desa wisata tidak bertahan lama,” imbuhnya.
Menurut Joko, BUMDes di Bojonegoro belum memunculkan usaha baru atau inovasi usaha yang berbeda. Sehingga, diharapkan BUMDes bisa mendorong kemajuan usaha masyarakat bukan usaha yang menjadi pesaing usaha masyarakat yang eksisting.
“Ada tantangan dalam mengelola BUMDes, yaitu konflik kepentingan antara owner yaitu Pemdes, pengelola dan politik. Dampaknya ya keberlanjutan bisnis terancam,” tegasnya.
Dia menjabarkan, jika konflik kepentingan antara owner dan pengelola adalah penggunaan hasil usaha. Pengelola cenderung membesarkan bisnis. Sedangkan owner berkepentingan untuk bagi hasil sebagai Pendapatan Asli Desa.
“Konflik kepentingan owner dan politik terjadi saat adanya pergantian kades yang berdampak pada pergantian pengelola BUMDes. Walaupun kinerja pengelola baik,” imbuhnya.
Sedangkan tantangan pada sumber daya manusia atau SDM, sering kali rekrutmen pengelola tidak menempatkan personalia yang memiliki kapasitas sesuai kebutuhan BUMDes.
“Tantangan dan masalah tersebut dicarikan jalan keluar berupa BUMDes inklusif dan kami telah memulainya dengan diskusi Reboan ini,” pungkasnya.(*Tya)