Home / Headline / Kabar Kota

Jumat, 29 Mei 2020 - 12:37 WIB

Farida Hidayati Minta Pemerintah Perhatikan “New Normal” di Pesantren

Suaradesa.co (Bojonegoro) – Anggota Komisis VI DPR RI, Farida Hidayati meminta skema penerapan kebijakan hidup normal baru (New Normal) di saat wabah COVID-19 yang saat ini sedang digagas oleh pemerintah juga memperhatikan keberlangsungan di pondok pesantren. Sebab, pesantren sejak dulu telah memberikan sumbangsih besar pada bangsa Indonesia.

“Selain sebagai pusat pendidikan, pondok pesantren memiliki peran penting sebagai penopang stabilitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan,” ujarnya Kamis (28/5/2020).

Penerapan normal baru di pondok pesantren, kata dia, sangat butuh perhatian khusus pemerintah, mulai tahap pengembalian santri dari berbagai daerah, pemeriksaan massal, standarisasi sarana kesehatan dan ruang belajar, hingga pengalokasian anggaran khusus selama masa transisi.

Politikus asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meminta semua fasilitas pendidikan harus diperhatikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Sebab, lanjut Farida, tak lama lagi dunia pendidikan akan memasuki tahun ajaran baru sehingga semua harus dipersiapkan dengan baik dan matang.

Baca Juga :  Hari Pahlawan, Fauzan Fuadi: Pemuda Harus Mampu Jawab Tantangan Zaman

“Ditengah wabah COVID-19 ini, kita harus mampu mempersiapkan segala sesuatunya tanpa ada permasalahan ke depannya. Dunia pesantren memiliki banyak tradisi sehingga mereka harus bersiap untuk mengikuti imbauan pemerintah,” lanjutnya.

Menurut Farida, infrastruktur maupun tenaga medis di pesantren masih belum siap. Sehingga jika memang ketentuan new normal diterapkan di pesantren, pemerintah harus menjamin kesehatan para santri.

Era normal baru, lanjutnya, sebagai langkah yang dipilih pemerintah yang harus dipahami secara bijak, yakni bukan berarti menyerah pada pandemik COVID-19, namun justru menuntut untuk cepat beradaptasi.

Baca Juga :  Kejuaraan Bulutangkis Antar Kades Perebutkan Piala Bupati

Tak hanya sarana pesantren, pemerintah juga harus memperhatikan nasib guru ngaji dan tenaga pendidik. Sebagai mana diketahui, lebih dari 28.000 pesantren dengan 18 juta santri dan 1,5 juta pengajar serta jutaan masyarakat sekitar pesantren yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada pesantren.

“Kondisi ini harus segera diantisipasi, ditangani dan dicarikan solusi oleh pemerintah pusat hingga daerah agar pesantren tidak mengalami kegamangan. Jika dibiarkan tanpa ada intervensi dan bantuan kongkrit dari pemerintah, pesantren dengan potensi sedemikian luar biasanya bagi perkembangan bangsa, bisa menjadi problem besar bagi bangsa ini,” pungkasnya.(sar/*)

Share :

Baca Juga

Kabar Kota

Enam Pejabat Reaktif Covid-19, Pemkab Bojonegoro Sterilkan Perkantoran

Headline

Bupati Bojonegoro Saksikan Pameran Foto JFN 

Headline

Bupati Anna Mu’awanah Sepakati Dua Raperda Insiatif DPRD Bojonegoro

Kabar Kota

Achlif : Kita Upayakan Citra Segera Mendapat Bantuan

Headline

1.072 Warga Bojonegoro Dapatkan Pelatihan dari Disperinaker

Headline

Pelajar Bojonegoro Dapat Pelayanan Gratis Rapid Tes

Headline

BPBD Bojonegoro Semprot Disinfektan di Sepanjang Jalan Protokol

Kabar Kota

Penurunan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bojonegoro Lebih Cepat Dibanding Provinsi dan Nasional