Suaradesa.co (Bojonegoro) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, mengapresiasi penyampaian program kebijakan Pemkab Bojonegoro pada rapat paripurna yang digelar pada Selasa (6/4/2021) kemarin.
Wakil Ketua DPRD, Mitroatin, mengatakan, untuk Bantuan Keuangan Desa (BKD) agar tidak tebang pilih dan tetap diberikan kepada seluruh desa di Bojonegoro.
Selain itu, pelaksanaannya juga harus sesuai regulasi sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
“Kami minta agar BKD diberikan kepada seluruh desa untuk percepatan dan pemerataan pembangunan,” ujarnya Rabu (7/4/2021).
Selain itu, program untuk petani agar segera direalisasikan agar harga gabah tidak anjlok lagi dan bisa stabil kembali.
“Keberadaan petani juga sangat penting untuk ketahanan pangan, eksekutif harus memperhatikan,” tandasnya.
Selain itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Griya Dharma Kusuma yang bangkrut agar bisa dikembalikan seperti semula sesuai rencana program yang dipaparkan.
“Keberadaan GDK harus bisa memberikan manfaat, dan bisa digunakan kembali serta meningkatkan pendapatan asli daerah,” tukasnya.
Untuk Pasar Ngampel, politisi Partai Golkar ini mendorong agar segera dibangun dengan ketentuan dan hasil apraisal yang sudah ada.
“Jadi desa harus mendapatkan keadilan dalam pembangunan pasar dari retribusi yang telah ditentukan sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.
Pihaknya berharap dalam melaksanakan program harus benar-benar terencana dan terukur seperti apa yang disampaikan Bupati Anna Mu’awanah. (*Tya)