Suaradesa.co (Bojonegoro) – Bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional, Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Anna Mu’awanah menyampaikan strategi Kebijakan Daerah pada forum webinar “Kendali Penanganan Covid 19 Milik Pusat atau Daerah?” di Pendopo Malowopati, Rabu (20/5/2020).
Acara yang terselenggara atas inisiasi Komnas HAM berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil CISDI (Center For Indonesia’s Strategic Development Initiatives) turut dihadiri beberapa tokoh sebagai pembicara, diantaranya Beka Ulung Hapsara (Komisioner HAM), Diah Saminarsih ( Senior Adviser On Gender And Youth WHO), Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng), Nihayatul Wafiroh (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI), Anna Mu’awanah (Bupati Bojonegoro), Akmel Taher (Anggota Tim Pakar Kesehatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19), Robert Na Endi Jaweng ( Direktur Eksekutif Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah), dan Budi Setyarso (Pimred Koran Tempo).
Di forum virtual Pendopo Malowopati Bojonegoro, Bupati Anna mengatakan, jika Pemerintah pusat dan Daerah untuk memutus mata rantai Covid-19 seperti desentralisasi penanganan berbasis Desa.
“Kami bahkan membentuk gugus tugas penanganan dan pencegahan Covid-19 tingkat desa,” imbuhnya.
Pihaknya memperkuat azas kegotong-royongan dalam lapisan masyarakat Desa dengan melakukan pemantauan bagi warga yang mudik dari daerah zona merah.
“Oleh sebab itu, kami menyiapkan shelter di tiap Desa sebagai tempat isolasi agar warga bisa melakukan karantina diri,” imbuhnya.
Bupati Anna mengaku, belum perlu melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena saat ini sudah memperketat jam malam untuk mengurai tingkat kerumunan baik di Kota maupun Desa.
“Kami melakukan tracking dan melaksanakan rapid test kepada pedagang-pedagang pasar tradisional, melakukan social control di daerah zona merah,” tandasnya.
Bupati Wanita pertama di Bojonegoro mengungkapkan, jika sekarang ini Pemkab bisa melakukan tes swab sendiri di RSUD Bojonegoro.
“Serta terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap menjalankan protokol Covid 19 di setiap aktifitas,” lanjutnya.
Sementara itu, Diah Saminarsih, Senior Adviser On Gender And Youth WHO, mengaku, jika di Swiss melakukan langkah tegas bagi masyarakatnya dalam menerapkan Lock down.
“Kita di sini tidak boleh keluar rumah sejak Mei hingga 27 April lalu. Dan sekarang secara bertahap, Pemerintah mulai melonggarkan kebijakan itu,” imbuhnya.
Dia ungkapkan, jika kebijakan lock down di negara yang terkenal dengan Pegunungan Alpen ini dibarengi dengan jaminan kesejahteraan masyarakatnya.
“Semua kebutuhan hidup selama satu bulan itu dijamin pemerintah,” imbuhnya.
Menurut wanita berhijab ini, tidak semua negara bisa menerapkan aturan yang sama. Sehingga, perlu kesepakatan bersama baik Kepala negara atau Presiden hingga pemerintahan dibawahnya dalam memerangi Pandemi Covid-19.
“Yang jelas, harus ada pembatasan sosial antara satu dengan lainnya. Jaga jarak dan menggunakan masker merupakan langkah efektif memutus penyebaran virus Covid-19,” tandasnya. (*Sar/*)
