HeadlineKabar Kota

Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa Tangguh Bencana Ikuti Pelatihan Jitupasna

20
×

Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa Tangguh Bencana Ikuti Pelatihan Jitupasna

Sebarkan artikel ini

Suaradesa.co (Bojonegoro) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, menggelar Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna), di Hotel Bonero, Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, selama 2 hari Rabu (22/06/2022), dan Kamis (23/6/2022) hari ini.

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan, dalam mengkaji kebutuhan pasca bencana perlu memperhitungkan dengan cermat perkiraan kebutuhan biaya.

“Maka seyogyanya dalam pelatihan ini agar dicek terlebih dahulu untuk obyektifitasnya,”ujarnya saat memberikan arahan secara virtual saat pembukaan kemarin.

Dia mengatakan, obyektifitas diantaranya terkait bencana yang berdampak langsung pada manusia. Misal untuk membantu kaum lansia dan disabilitas agar diperhitungkan kebutuhan tandu dan kursi roda.

Selain itu kebutuhan khusus untuk wanita dan anak-anak harus benar-benar diperhatikan. Berikutnya terkait kebutuhan dasar.

“Contohnya jika terjadi bencana besar maka perlu dipersiapkan diantaranya pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, air bersih, dan konsumsi makan sehari-hari,”tukasnya.

Kemudian, bencana yang berdampak pada terganggunya aktifitas manusia seperti tanah longsor dan infrastruktur yang roboh. Hal ini juga harus menjadi pantauan dalam menghitung kebutuhan pasca bencana.

Baca Juga :  Pengurus JMSI Kabupaten Bojonegoro Resmi diLantik , Inilah Pesan Ketua Umum JMSI Jawa Timur

“Jitupasna harus sudah diformulasikan terutama di kecamatan-kecamatan dengan risiko tinggi mengalami bencana misalnya Gondang, Sekar, Purwosari, Tambakrejo, dan Ngraho,”tukasnya.

Bupati Anna menyatakan, jitupasna khusus untuk wilayah dengan risiko kebencanaan dari usaha hulu migas agar juga dipersiapkan dengan baik untuk Kecamatan Bojonegoro, Kapas, Gayam, Kaliditu, Ngasem, Purwosari, dan Ngambon. 

Dia menambahkan, BPBD telah melakukan MoU dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) yaitu Exxonmobil Cepu Limited (EMCL), Pertamina EP Sukowati Field dan Pertamina EP Cepu (PEPC) tentang bagaimana mengantisipasi kebencanaan.

“Termasuk pula sosialisasi terkait antisipasi kebencanaan dari eksplorasi migas yang memiliki dampak risiko besar. Perlu identifikasi yang tepat dalam perhitungan kebutuhan pasca bencana,” lanjut Bupati Anna. 

Jitupasna dinerikan untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menghadirkan narasumber dari Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jawa Timur dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Bojonegoro.

Pelatihan digelar hari Rabu-Kamis, 22 s/d 23 Juni 2022 dengan diikuti 65 peserta yang merupakan perwakilan dari 28 kecamatan.

Baca Juga :  Pemkab Bojonegoro Pertahankan Predikat Kabupaten Layak Anak

Rinciannya masing-masing 1 orang Kasi Ketentraman dan Ketertiban, 17 orang Sekretaris Desa yang mana desa-desanya sudah terbentuk Destana (Desa Tangguh Bencana), 6 orang anggota pusdalops BPBD, serta 14 orang tim reaksi cepat BPBD. Destana tersebut sudah terbentuk pada beberapa desa di Kecamatan Kalitidu, Kanor, Baureno, Sekar, Temayang, Trucuk, Gondang, Bojonegoro, Padangan, Dander, Kapas, dan Malo.

Sementara itu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, menyampaikan, pelaksanaan Jitupasna sebagai tindak lanjut dari Peraturan  Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana. 

Maksud pelaksanaan pelatihan untuk memberikan bekal keterampilan dalam penghitungan kebutuhan serta kerugian pasca bencana kepada Aparatur Pemkab Bojonegoro khususnya yang berada di desa dan kecamatan. 

“Kemudian untuk tujuannya, melalui pelatihan ini peserta diharapkan mampu memberikan kemampuan kepada agen-agen Destana (Desa Tangguh Bencana) dalam menghitung kerugian-kerugian yang disebabkan oleh bencana yang berada di wilayah Bojonegoro,” pungkasnya. (rin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *