Suaradesa.co (Bojonegoro) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro menilai kenaikan Harga BBM (Bahan Bakar Minyak) oleh pemerintah RI dinilai masih kurang tepat. Hal ini, karena Indonesia baru saja melewati musibah nasional yaitu dengan adanya dampak Pandemi Covid 19.
“Saat ini masyarakat masih berupaya bangkit dari persoalan ekonomi secara global,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro Sukur Priyanto, Senin (5/9/2022).
Menurut pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Bojonegoro ini, Partai Demokrat tidak melihat upaya pemerintah berhemat sebelum meminta rakyat untuk hidup lebih sulit dengan menaikkan harga BBM yang akan berimplikasi terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok.
“Tidak ada upaya penghematan yang dilakukan pemerintah. Anggaran digelontorkan untuk pembangunan proyek pencitraan. Para pejabat dan aparat pemerintah memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat. Tidak terlihat tanda-tanda upaya untuk mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah,” paparnya.
Menurutnya Kenaikan harga BBM membuat kehidupan rakyat yang sudah sulit menjadi semakin sulit. Pemerintah bukannya mengurangi beban rakyat, tetapi malah menambah beban rakyat. Kondisi rakyat belum pulih akibat pandemi, malah semakin diperberat oleh Pemerintah
“Dua tahun terkini karena Covid 19 hantaman gejolak ekonomi yang terjadi sangat menganggu perekonomian masyarakat mestinya harus dijadikan pertimbangan utama pemerintah,” tambah Sukur Priyanto.
Dijelaskan, jika selain kenaikan tarif harga listrik, LPG dan juga pajak sangat memperngaruhi daya beli masyarakat Indonesia. Belum lagi harga kebutuhan yang dipastikan ikut melonjak sehingga stabilitas perekonomian akan terganggu.
“Sudah pasti harga harga kebutuhan masyarakat yang lain akan ikut melonjak seiring kenaikan harga BBM tersebut,” jelasnya
Sukur meminta pemerintah pusat harus mengkaji dan mengevaluasi kenaikan harga BBM tersebut agar tidak menganggu stabilitas perekonomian masyarakat khususnya tingkat bawah.
