Suaradesa.co (Bojonegoro) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan sikap penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Hal ini dilakukan setelah adanya demo yang dilakukan oleh Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Prianto, mengatakan, jika dari 8 Fraksi, 7 diantaranya sepakat untuk menolak kenaikan BBM yang dilakukan Pemerintah Pusat sekarang ini.
“Ada tujuh Fraksi yang menolak kenaikan BBM, sedangkan satu Fraksi tidak menyatakan sikap yaitu Fraksi PDI Perjuangan,”ujar Sukur saat pers rilis dengan media di kantor DPRD Bojonegoro, Sabtu (17/9/2022).
Menurut Politisi asal Partai Demokrat, karena ini merupakan keputusan lembaga maka dengan kesepakatan melalui semua Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, pihaknya merilis ketegasan sikap dalam menolak kenaikan BBM.
“Hari ini, kami dari lembaga DPRD dengan tegas menolak kenaikan BBM,”tegasnya.
Penolakan itu disertai dengan surat pernyataan dan ditandatangani oleh semua pimpinan DPRD. Meski masing-masing fraksi memiliki alasan dan narasi yang berbeda, namun kata Sukur, secara umum penolakan ini karena kenaikan BBM dinilai kurang tepat dimana kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat lemah pasca Pandemi Covid-19.
“Otoritas atau kebijakan naik-turunnya BBM merupakan wewenang pemerintah pusat, sehingga kami mendesak pemerintah agar BBM tidak dinaikkan,” tegasnya.
Saat ini, lanjut Ketua DPC Partai Demokrat, dampak kenaikan BBM sudah sangat dirasakan masyarakat di Indonesia termasuk Bojonegoro.
“Biasanya, uang Rp30.000 ini sudah full tank, tapi sekarang hanya setengahnya saja,”imbuhnya.
Sukur menegaskan, jika pernyataan ini sekaligus menjawab permintaan PMII Bojonegoro yang beberapa waktu lalu melakukan demo menolak kenaikan BBM.(ar)
