Jakarta – Pemerintah Indonesia semakin memperkuat komitmennya dalam mencapai ketahanan energi nasional melalui optimalisasi pemanfaatan biodiesel.
Program Biodiesel B35, yang mewajibkan pencampuran 35% biodiesel dalam solar, menjadi langkah penting dalam transisi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan ekonomi masyarakat.
Dalam pidato pelantikan pada 20 Oktober lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mencapai swasembada energi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia.
“Kita harus swasembada energi karena kita diberi karunia tanaman seperti kelapa sawit yang dapat menghasilkan solar dan bensin, serta tanaman lain seperti singkong, tebu, dan jagung,” ungkapnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menambahkan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan penggunaan biodiesel hingga B40 dan bahkan B60.
“B35 sudah berjalan, B40 sudah selesai uji coba, dan ke depannya kita juga akan dorong B50 serta B60,” ujar Bahlil dikutip melalui laman resmi Kementrian ESDM.go.id
Ia juga memastikan bahwa kapasitas Crude Palm Oil (CPO) yang tersedia di Indonesia mencukupi kebutuhan produksi biodiesel hingga B60.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, menyebut bahwa realisasi pemanfaatan biodiesel terus menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2023, realisasi biodiesel mencapai 12,2 juta kiloliter (KL) sejak diterapkannya mandatori B35 pada Agustus 2023, menghemat devisa sebesar Rp120,54 triliun serta menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 1,5 juta orang di sektor on-farm dan 11.000 di sektor off-farm.
Pemerintah berharap langkah ini akan semakin mendukung ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, seiring peningkatan rasio biodiesel ke depan.(abi)
