Bojonegoro – Kabupaten Bojonegoro memang tidak menjadi yang tertinggi dalam hal sisa lebih anggaran (Silpa), terutama jika dibandingkan dengan Kota Surabaya dan provinsi Jawa Timur.
Hal ini disampaikan oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Taukhid saat menggelar pers conference di Pendopo Malowopati, Kamis (26/10/2023).
“Meski memang Silpa di Bojonegoro tergolong cukup tinggi,”ungkapnya.
Menurutnya, adanya rencana “Dana Abadi” yang diinsiasi Bupati Bojonegoro periode 2018-2023 Anna Mu’awanah diharapkan menjadi sebuah kebijakan yang benar-benar relevan.
Dana Abadi sendiri merupakan sebuah instrumen keuangan yang umumnya diterapkan ketika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja, seperti halnya Bojonegoro dengan silpa tinggi.
Biasanya, kata Taukhid, ini terjadi di akhir tahun.
“Selain itu, Bojonegoro memiliki tantangan lain. Pendapatan tambahan dari DBH Migas digunakan untuk mempercepat pembangunan di kabupaten ini,”lanjutnya.
Namun, perubahan nilai tukar dolar Amerika bisa memengaruhi dana tersebut. Jika dolar turun di bawah 50, DBH Migas akan memberikan pendapatan yang lebih rendah.
Oleh karena itu, pengelolaan anggaran menjadi sangat penting. Dana Abadi adalah upaya untuk menabung dana yang lebih besar, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi, termasuk peningkatan pelayanan publik.
Pelayanan publik yang baik adalah salah satu syarat untuk dana Abadi, dan hal ini menciptakan tantangan tersendiri.
“Dana Abadi tidak boleh digunakan jika pelayanan publik masih belum optimal, terutama jika angka kemiskinan tinggi dan kualitas pendidikan rendah,”tegasnya.
Bojonegoro harus menjaga keseimbangan antara pendapatan yang lebih besar dan kualitas pelayanan publik yang prima agar Dana Abadi dapat digunakan secara efektif.
” Ini adalah langkah yang menantang, tetapi penting untuk kemajuan kabupaten ini,”tegasnya.
Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto, menegaskan, tingginya Silpa di Bojonegoro Rp 3,67 triliun tahun ini karena selalu ada tambahan anggaran dari pemerintah pusat di akhir tahun yang tidak mungkin bisa dibelanjakan.
“Selain itu, ada anggaran untuk alokasi pembebasan lahan Bendungan Karangnongko yang belum terserap tahun ini sebesar R362 miliar,”pungkasnya.
Adriyanto mengingatkan, jika adanya silpa bukan karena kinerja Pemkab yang kurang maksimal. Justru, besarnya silpa di Bojonegoro bisa untuk “menjaga” anggaran karena dari tahun ke tahun DBH Migas di Bojonegoro akan terus mengalami penurunan.
“Justru dana ini harus kita jaga dan dikelola dengan sebaik mungkin, karena ketika dbh migas menurun maka akan mempengaruhi APBD di Bojonegoro,”tegasnya.
(rin/zen)
