Surabaya – Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya optimalisasi perolehan daerah dari sektor minyak dan gas bumi (migas) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam diskusi panel bertajuk “Peran BUMD Migas terhadap Perekonomian Jatim” yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur di Surabaya, Senin (18/11/24), berbagai usulan dan solusi mengemuka guna memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Migas.
Diskusi ini menghadirkan narasumber seperti Bambang Haryadi, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Adam Rusydi, Ketua Komisi C DPRD Jatim, dan Imron Mawardi, ekonom dari Universitas Airlangga.
Martin Hasugian dari Kementerian ESDM turut hadir secara daring, membahas regulasi dan kontribusi sektor migas terhadap APBN dan PAD.
Dalam forum tersebut, Bambang Haryadi menekankan bahwa BUMD Migas harus diberdayakan lebih maksimal, baik di sektor hulu maupun hilir.
“Daerah bisa berperan besar jika memiliki kemampuan dan infrastruktur yang memadai, bahkan menjadi operator atau off-taker untuk lifting migas.
Perolehan daerah harus terus ditingkatkan melalui dana bagi hasil (DBH), participating interest (PI), dan alokasi migas di tingkat hilir,” tegas Bambang dari fraksi Gerindra.
Senada dengan itu, Imron Mawardi menyebut pentingnya penguatan BUMD Migas agar mereka dapat memanfaatkan potensi wilayah kerja (WK) migas yang ada di Jatim.
“Belum semua WK migas memberikan PI kepada BUMD. Kepala Daerah harus menekan agar ini segera terwujud,” ujarnya, mengingatkan contoh sukses negosiasi PI di Riau dan Kalimantan Timur.
Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusydi, menegaskan komitmen pihaknya untuk membantu BUMD Migas dalam mengamankan alokasi gas yang memadai dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
“Kami siap mengawal kepentingan BUMD agar alokasi gas sesuai dengan kapasitas mereka dan tetap dalam koridor regulasi,” ucap Adam dari fraksi Golkar.
Martin Hasugian dari Kementerian ESDM mengungkapkan target besar pemerintah untuk mencapai produksi minyak bumi satu juta barel per hari, menegaskan bahwa sektor migas tetap krusial bagi perekonomian nasional.
“Kontribusi sektor migas terhadap APBN dan PAD sangat signifikan. Pemerintah terus mendukung penguatan peran daerah di sektor ini,” kata Martin.
Wacana menarik yang muncul dalam diskusi adalah usulan agar BUMD Migas menjadi off-taker seluruh lifting migas di wilayah mereka.
Hal ini disuarakan sebagai respons terhadap rencana KKKS yang mengurangi alokasi gas ke BUMD Migas Jatim, demi perluasan pasar ke industri melalui PGN.
Peserta diskusi menilai bahwa BUMD Migas lebih memahami kebutuhan industri lokal dan layak mendapat alokasi lebih besar untuk mendukung perekonomian daerah.
Diskusi ini menjadi tonggak penting dalam memperjuangkan hak dan peran daerah di sektor migas, seiring semangat otonomi daerah yang telah diatur dalam undang-undang selama lebih dari satu dekade. (va)
