Alat Berat Sudah Masuk, Kesepakatan Belum Keluar: Warga Jatiraden Tolak Sumur Gas Baru

 

Suaradesa.co – Rupanya, dalam urusan proyek pengeboran sumur gas, alat berat bisa bergerak lebih cepat daripada kesepakatan. Situasi itulah yang kini memicu kemarahan warga RW 08 Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Rencana pengeboran Sumur Gas Bumi JNG-E (Pertamina A) oleh PT Pertamina EP Zona 7 Tambun Field ditolak warga karena dinilai berjalan ketika persoalan keselamatan dan tuntutan masyarakat belum menemukan titik temu.

Baca Juga: Tiang Listrik Roboh di Area Paldaplang, Petugas Lakukan Penanganan dan Amankan Jaringan

Ketegangan memuncak setelah alat berat mulai masuk ke kawasan permukiman. Padahal, musyawarah yang digelar pada Kamis (29/10/2026) disebut berakhir tanpa kesepakatan bersama.

Bagi warga, situasi ini terasa janggal. Forum belum menghasilkan mufakat, tetapi aktivitas persiapan proyek sudah bergerak. Seolah-olah dalam tata kelola proyek, kesepakatan warga hanya pelengkap administrasi, sementara alat berat menjadi pihak yang paling berkuasa menentukan arah pekerjaan.

Syaiful, salah satu warga terdampak, menyampaikan keberatan atas masuknya alat berat tersebut saat dikonfirmasi pada Jumat (20/11/2026). Ia menyebut aktivitas di sekitar permukiman menimbulkan kebisingan dan kembali membangkitkan trauma warga terhadap insiden ledakan sumur migas pada Agustus 2023.

“Belum ada mufakat, tapi alat berat sudah diturunkan seolah-olah sudah ada izin forum. Setiap hari kami harus menanggung suara bising operasional. Belum lagi kalau tiba-tiba sirene ancaman flaring berbunyi, trauma ledakan masa lalu langsung membayang-bayangi kami,” ungkapnya.

Baca Juga: Polres Bojonegoro Petakan Wilayah Rawan Bencana Hidrometeorologi

Peristiwa ledakan pada 2023 bukan pengalaman yang mudah dilupakan. Warga mengaku masih menyimpan ketakutan, terlebih insiden tersebut disebut menyebabkan seseorang terpental akibat ledakan.

“Kami masih trauma berat. Orang sampai terpental karena ledakan waktu itu. Itu alasan utama kenapa kami menolak keras pengeboran baru ini. Jangan sampai keselamatan jiwa kami dikorbankan demi proyek ini,” tegasnya.

Persoalan ini bukan sekadar soal suara mesin yang mengganggu ketenangan lingkungan. Warga mempertanyakan jaminan keselamatan, keterbukaan komunikasi, hingga kepastian tanggung jawab perusahaan apabila kegiatan pengeboran menimbulkan dampak terhadap permukiman.

Menurut warga lainnya, Agus Susetyo, komunikasi pihak Pertamina dinilai lebih tertutup dibandingkan saat pengelolaan sebelumnya dilakukan PT Migas (Perseroda). Karena itu, pernyataan bahwa kegiatan akan berjalan aman tidak lagi cukup untuk meredakan kekhawatiran.

Warga meminta adanya payung hukum yang jelas, penetapan zona aman berdasarkan ukuran yang terukur, serta kepastian kompensasi atas potensi risiko lingkungan. Seluruh jaminan tersebut diminta dituangkan secara tertulis sebelum pengeboran dimulai.

“Kami butuh kepastian di awal, bukan sekadar kata ‘mungkin’. Kalau dampak buruk sudah terjadi baru ada pembayaran ganti rugi, itu sudah terlambat dan tidak adil bagi kami,” ujar Monic.

Di tengah polemik tersebut, Camat Jatisampurna, Nata Wirya, menyatakan, kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Ia menyebut telah menyampaikan teguran kepada pihak Pertamina agar keselamatan warga diprioritaskan sebelum aktivitas dilanjutkan.

“Saya berharap masyarakat jangan sampai dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil. Aspirasi dan keinginan warga sudah saya sampaikan langsung ke pihak Pertamina agar menjadi perhatian utama sebelum ada langkah lanjutan,” kata Nata Wirya.

Pernyataan itu menjadi penting, sebab persoalan keselamatan warga tidak semestinya diperlakukan seperti catatan kaki dalam dokumen proyek. Apalagi, kawasan yang menjadi lokasi kegiatan bukan ruang kosong tanpa penghuni. Di sana ada keluarga yang setiap hari harus hidup berdampingan dengan aktivitas industri migas.

Sementara itu, suaradesa.co berupaya mendapatkan konfirmasi dari PT Pertamina EP Zona 7 Tambun Field mengenai tuntutan warga maupun polemik masuknya alat berat tersebut.

Warga RW 08 Jatiraden menyatakan akan terus melakukan penjagaan dan menolak aktivitas proyek sampai tuntutan mereka dipenuhi secara tertulis dan sah.

Ironisnya, proyek yang semestinya membawa manfaat energi justru lebih dulu menghadirkan kegelisahan bagi masyarakat di sekitarnya. Jika perusahaan berbicara tentang kelancaran operasional, warga berbicara tentang keselamatan hidup. Dua kepentingan itu seharusnya tidak dipertentangkan.

Sebab, investasi boleh mengejar target produksi, tetapi keselamatan warga bukan barang yang bisa ditawar. Dan sebelum alat berat kembali bekerja, ada satu pekerjaan yang tampaknya jauh lebih mendesak yakni menyelesaikan kesepakatan yang belum pernah benar-benar tercapai.(san)