UMK Jember 2027 Belum Ketok Palu, Buruh Masih Menunggu Angka Kenaikan

Suaradesa.co – Urusan menaikkan upah minimum rupanya tidak semudah menaikkan harapan pekerja. Hingga pembahasan kedua digelar, Pemerintah Kabupaten Jember bersama Dewan Pengupahan masih belum menemukan angka yang disepakati untuk Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027.
Di tengah kebutuhan hidup yang terus berjalan, pekerja masih harus menunggu keputusan tentang berapa nilai tenaga mereka akan dihargai tahun depan.
Baca Juga: Buruh Jombang Tuntut UMK 2027 Naik Dua Digit, Soroti Dugaan Eksploitasi Kerja 12 Jam
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jember bersama Dewan Pengupahan telah menggelar dua kali rapat koordinasi, masing-masing pada 16 dan 18 November 2026. Pertemuan berlangsung di Aula Bawah Pemkab Jember dengan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, akademisi, hingga Badan Pusat Statistik (BPS).
Sejumlah pihak yang terlibat di antaranya Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jember, Ketua Sarbumusi, Ketua SPSI, pakar ekonomi dan pakar hukum Universitas Jember, serta Kepala BPS Jember.
Rapat dipimpin Kepala Disnaker Jember Muhammad Zamroni, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ratno Cahyo Sambodo.
Namun, banyaknya unsur yang duduk satu meja belum otomatis membuat angka UMK segera ditemukan.
Baca Juga: Bojonegoro Raih Dua Penghargaan Wilwatikta Awards 2026, Ini Kategorinya
Ketua Apindo Jember, Imam LM, mengatakan rapat pada Rabu (18/11/2026) merupakan pertemuan kedua untuk membahas besaran UMK 2027. Sayangnya, belum ada kesepakatan yang bisa diumumkan.
“Kita targetkan pertemuan berikutnya pada Jumat (20/11/2026). Semoga pertemuan tersebut bisa membawa perubahan dan menghasilkan kesepakatan terkait UMK Jember tahun 2027,” ujarnya.
Proyeksi Naik 6-9 Persen, tetapi Belum Menjadi Kepastian
Di tengah belum adanya keputusan, muncul simulasi kenaikan upah minimum di Jawa Timur pada kisaran 6 hingga 9 persen. Angka tersebut dihitung berdasarkan sejumlah variabel ekonomi, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan koefisien alfa.
Imam menjelaskan, penghitungan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut mengatur penggunaan tiga variabel utama dalam menentukan penyesuaian upah minimum.
Koefisien alfa yang digunakan berada pada rentang 0,5 hingga 1 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 139.
Sebagai ilustrasi, apabila inflasi suatu daerah mencapai 3 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, dengan menggunakan indeks alfa 0,5, potensi kenaikan upah minimum diperkirakan mencapai 6 persen.
Khusus Kabupaten Jember, data inflasi yang dirilis Bank Indonesia Jember pada 2026 tercatat sebesar 3,13 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi pada Oktober 2026 berdasarkan data BPS Jember mencapai 5,9 persen.
Angka tersebut menjadi salah satu bahan simulasi dalam pembahasan Dewan Pengupahan. Namun, proyeksi tetaplah proyeksi. Pekerja belum bisa menjadikannya sebagai pegangan untuk menghitung kenaikan pendapatan tahun depan.
Jumat Malam Jadi Penentu?
Kepala Disnaker Jember Muhammad Zamroni menegaskan bahwa hingga rapat terakhir belum ada keputusan bersama mengenai besaran UMK 2027.
Pihaknya menargetkan pembahasan pada Jumat malam (20/11/2026) sudah menghasilkan keputusan yang kemudian dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur.
“Kita targetkan pada pertemuan hari Jumat malam harus sudah ditetapkan dan dikirim ke Gubernur Jawa Timur,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Pemerintah menargetkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun UMK paling lambat 25 November 2026. Sementara itu, UMP Jawa Timur sendiri hingga pembahasan berlangsung belum diumumkan secara resmi.
Kini, pekerja dan pengusaha sama-sama menunggu hasil perundingan. Bedanya, bagi pekerja, angka kenaikan bukan sekadar urusan administrasi atau tabel penghitungan. Ada kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, harga pangan, dan berbagai pengeluaran yang tidak pernah ikut menunggu rapat Dewan Pengupahan selesai.
Sebagai pembanding, UMK Jember 2026 ditetapkan sebesar Rp3.012.197 per bulan. Jumlah tersebut naik Rp173.555 atau sekitar 6,11 persen dibandingkan UMK 2025 sebesar Rp2.838.642.
Jika proyeksi kenaikan tahun depan berada di kisaran 6 hingga 9 persen, tentu ada harapan daya beli pekerja ikut membaik. Namun, pertanyaan berikutnya bukan hanya berapa persen kenaikannya, melainkan apakah kenaikan tersebut cukup untuk mengejar biaya hidup yang terus bergerak.
Sebab, bagi pekerja, angka di atas kertas baru akan terasa ketika benar-benar masuk ke dalam slip gaji.(va)




