Ekonomi

Rapat Komisi A DPRD Bojonegoro Bahas Raperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

295
×

Rapat Komisi A DPRD Bojonegoro Bahas Raperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Sebarkan artikel ini

Bojonegoro- Komisi A DPRD Bojonegoro menggelar rapat penting membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang bertujuan memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Ketua Pansus, Sudiono, menekankan urgensi Raperda ini dalam menjawab tantangan keterbatasan finansial dan kurangnya pengetahuan hukum yang sering menghalangi akses keadilan bagi warga miskin.

Raperda ini diharapkan mampu menyediakan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, termasuk penyuluhan serta konsultasi hukum, demi mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sudiono menegaskan bahwa banyak masyarakat miskin menjadi korban ketidakadilan karena tidak mampu membiayai proses hukum yang mereka hadapi.

Baca Juga :  Jelang Idul Adha Pertamina Patra Niaga Tambah Stok LPG 142.480 Tabung LPG 3 Kg untuk Bojonegoro dan Tuban

Dengan adanya Raperda ini, diharapkan pemerintah bisa memberikan jaminan hukum yang lebih komprehensif, termasuk dalam bentuk litigasi dan non-litigasi seperti penyuluhan dan konsultasi hukum.

“Raperda ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan yang layak,”ungkapnya.

Dalam draf Raperda tersebut, telah dipertimbangkan berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis.

Baca Juga :  TP PKK Tuban Ajak Difabel dan Ibu Rumah Tangga Pelatihan Membatik

Diskusi lebih lanjut dan pertemuan lanjutan dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai penyusun Nota Akademik, juga telah diagendakan untuk memastikan Raperda ini dapat diterapkan secara efektif dan tepat sasaran.

Dengan semangat keadilan, DPRD Bojonegoro berharap Raperda ini dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat miskin dalam mengatasi kendala hukum yang mereka hadapi.

Masyarakat miskin berhak mendapatkan perlindungan dan akses hukum yang sama, dan Raperda ini adalah langkah awal menuju perubahan yang lebih baik.(rin/zen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *