Pertamina EP Cepu
Ekonomi

Pemkab Bojonegoro Tegaskan Kepemilikan Penuh, Pedagang Diminta Patuhi Aturan

2460
×

Pemkab Bojonegoro Tegaskan Kepemilikan Penuh, Pedagang Diminta Patuhi Aturan

Sebarkan artikel ini
Pemkab Bojonegoro audiensi dengan pedagang pasar kota lama
Pemkab Bojonegoro audiensi dengan pedagang pasar kota lama

Bojonegoro – Di lantai 6 Gedung Kantor Pemkab Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama para pedagang Pasar Kota Lama menggelar rapat penting pada Jumat (14/6/2024).

Rapat ini turut dihadiri oleh Sekda Bojonegoro, Kodim 0813, Polres Bojonegoro, dan Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Reza Aditya Wardhana, menyampaikan hasil pendampingan hukum terkait penyelesaian sengketa antara Pemkab dan pedagang.

Ia menegaskan bahwa gedung dan tanah pasar adalah aset negara.

“Karena itu aset negara, maka ada kewajiban bagi pihak yang memanfaatkannya. Selain itu, ada aturan yang mengatur retribusi dan perjanjian sewa dengan nilai yang menggunakan appraisal,” jelasnya.

Reza juga menyoroti pentingnya persyaratan yang harus dipenuhi jika ada rencana renovasi atau pembangunan pasar di masa depan. Persyaratan tersebut mencakup UKL dan UPL, Amdal, serta penganggaran yang tepat.

“Harapan kami adalah adanya titik temu antara pedagang dan Pemkab mengenai jumlah retribusi yang mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup),” tambahnya.

Baca Juga :  Komunitas Pecinta Perkutut Lokal Ikuti Latber di Rahayu

Lebih lanjut, ia menyarankan agar para pedagang mengikuti peraturan tentang pengelolaan aset dari Pemkab Bojonegoro.

“Pada prinsipnya, negara hadir untuk mengakomodir para pedagang pasar dan mereka harus mentaati peraturan yang berlaku,” tegas Reza.

Kepala Dinas Perdagangan dan UKM Bojonegoro, Sukaemi, memaparkan hasil dari pendampingan hukum yang dilakukan terkait aset Pasar Lama Kota Bojonegoro.

Dalam penjelasan tersebut, Sukaemi menekankan beberapa poin penting yang menjadi perhatian publik.

Pertama, ia menegaskan bahwa Pasar Lama Kota Bojonegoro adalah aset milik Pemkab Bojonegoro berdasarkan sertifikat nomor 16 tahun 1992 sebagai sertifikat hak pakai.

“Pasar ini resmi milik pemerintah daerah, sesuai dengan sertifikat yang telah diakui sejak tahun 1992,” ujar Sukaemi.

Dengan kepastian hukum ini, Pemkab Bojonegoro kini memiliki hak penuh untuk mengatur dan menata para pedagang yang sebelumnya berasumsi memiliki aset tersebut.

“Pedagang tidak lagi bisa mengklaim kepemilikan atas pasar ini. Pemkab memiliki kewenangan penuh untuk menata ulang dan mengelola pasar sesuai peraturan yang berlaku,” lanjutnya.

Baca Juga :  Tradisi Memetan di Desa Ngradin Berlangsung Meriah

Selain itu, Sukaemi juga menyampaikan bahwa para pedagang diwajibkan untuk membuat surat perjanjian sewa dengan Pemkab Bojonegoro setiap tahun.

“Perjanjian sewa ini harus diperbarui setiap tahun. Apabila pedagang memenuhi hak dan kewajibannya, perjanjian bisa dilanjutkan. Pembayaran sewa dilakukan di awal bulan untuk 12 bulan ke depan,” jelasnya.

Untuk menjaga transparansi dan mencegah praktik pungutan liar, Sukaemi menekankan bahwa tidak boleh ada pungli yang ditarik oleh siapapun, termasuk paguyuban.

“Pungli dalam bentuk apapun dilarang keras. Aset pasar ini sudah jelas milik Pemkab, sehingga pengelolaan harus bebas dari praktik pungli,” tegasnya.

Di sisi lain, kebersihan pasar menjadi perhatian utama. Sukaemi menyatakan bahwa kebersihan pasar harus tetap terjaga demi kenyamanan bersama.

“Kebersihan pasar adalah tanggung jawab kita bersama. Pedagang juga harus bertanggung jawab untuk memasang dan membayar listrik langsung ke PLN,” tutupnya.(rin/na)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *