Pertamina EP Cepu
Ekonomi

DPRD Bojonegoro Pastikan Aset Pasar Kembali ke Pemkab Tanpa Mengusir Pedagang

923
×

DPRD Bojonegoro Pastikan Aset Pasar Kembali ke Pemkab Tanpa Mengusir Pedagang

Sebarkan artikel ini
Pansus II rapat terkait pasar kota lama
Pansus II rapat terkait pasar kota lama

Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menegaskan bahwa setelah masa sewa para pedagang berakhir pada 2022, aset pasar tetap harus dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Namun, hal ini bukan berarti para pedagang harus segera meninggalkan tempat usaha mereka.

“Kalau memang pasar itu belum ada pemanfaatan lain, maka setelah pedagang sewanya habis, secara simbolis harus dikembalikan ke Pemkab,” jelas Ketua Pansus II sekaligus Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, usai rapat Laporan Pertanggunjawaban Tahun 2023 bersama Dinas Perdagangan dan UKM Bojonegoro, Kamis (13/6/2024).

Menurut Sally, jika pasar masih difungsikan sebagai tempat berdagang, para pedagang tetap bisa berjualan di sana dengan syarat mengikuti aturan yang berlaku.

Baca Juga :  Harga Beras di Bojonegoro Mencapai Rp 16.000, Sementara Gabah Tembus Rp 8.400 per Kilogram

“Para pedagang harus membayar sewa dan retribusi sebagaimana pedagang di pasar daerah lainnya,” tambahnya.

Tarif sewa akan diberlakukan setelah perjanjian baru dilaksanakan, sehingga tidak ada tunggakan sejak masa sewa berakhir pada tahun 2022.

“Diberlakukan misalnya tahun 2024, dan mudah-mudahan bisa diterima oleh pedagang sehingga tidak ada sengketa lagi,” ujar Sally.

Dengan adanya perjanjian baru ini, Sally berharap agar para pedagang dapat terus berjualan di pasar dan Pemkab mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga :  Fakta Baru Pasar Kota Bojonegoro: PT Alimdo Ampuh Abadi Berikan Hak Menempati Setelah Pelunasan Sewa

Menanggapi isu pungutan liar (pungli), Sally menegaskan bahwa ke depannya hal ini harus dihilangkan.

“Kalau pungutan itu dilakukan oleh paguyuban, harusnya sifatnya sukarela. Saya tidak tahu pemanfaatannya untuk apa karena bukan pungutan resmi dari Kabupaten,” katanya.

Ia menekankan bahwa pungutan yang bersifat sepihak dan ilegal merupakan pelanggaran hukum.

“Kalau untuk mempertahankan pasar, harusnya sukarela, apalagi kalau dipaksa terlebih harian. Itu bukan tindakan yang sah secara hukum,” pungkasnya.

Pansus II dalam hal ini memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban pedagang serta upaya Pemkab dalam memaksimalkan pengelolaan aset daerah.(rin/na)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *