Bojonegoro – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar pertemuan untuk mengatasi kelangkaan LPG 3 Kg yang sempat melanda beberapa wilayah di Bojonegoro. Pertemuan ini melibatkan perwakilan dari Pertamina, SPBE, agen LPG, dan Dinas Perdagangan.
Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (7/6/2024) di ruang rapat Gedung Dewan, memfokuskan pada pendataan ulang kebutuhan gas rumah tangga dan usaha mikro. Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, menyampaikan pentingnya langkah ini.
“Pendataan ulang ini juga mencakup penggunaan oleh petani pada musim tanam, sehingga bisa menjadi dasar pengajuan alokasi kepada Kementerian ESDM,” jelas Sally, Sabtu (8/6/2024).
Sally menekankan bahwa pendataan ulang bertujuan memastikan ketersediaan LPG di setiap desa, memudahkan akses masyarakat, serta menyesuaikan dengan harga eceran yang ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur sebesar Rp16.000. Kenyataannya, harga LPG di masyarakat bisa mencapai Rp25.000.
“Pengawasan harus ketat, dan sanksi tegas diberikan kepada penjual yang menjual di atas harga eceran yang ditetapkan,” tambahnya.
Data dari Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro menunjukkan kuota alokasi LPG 3 Kg untuk tahun 2024 sebesar 40.800 metrik ton, dengan serapan bulanan sekitar 90% dari alokasi. Namun, pada bulan April, serapan melonjak tajam bersamaan dengan Ramadhan dan Idul Fitri. Lonjakan kembali terjadi pada bulan Mei karena petani beralih dari penggunaan bahan bakar solar ke LPG untuk disel pompa air selama musim tanam.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, Sukaemi, menjelaskan bahwa pertemuan lintas sektor ini adalah upaya kolaboratif untuk memperbaiki manajemen distribusi LPG.
“Kami bersinergi agar kebutuhan LPG rumah tangga, usaha mikro, dan bidang pertanian terpenuhi. Kami telah melakukan pendekatan ke Pertamina dan berkirim surat untuk tambahan data,” ungkap Sukaemi.
Pada awal Mei, terdapat 1.344 pangkalan LPG yang tersebar di desa-desa Kabupaten Bojonegoro. Namun, setelah verifikasi oleh Pertamina, jumlah ini menurun karena beberapa pangkalan tidak memenuhi syarat administrasi.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi kelangkaan LPG 3 Kg di Bojonegoro, memastikan ketersediaan dan kestabilan harga, serta menjawab kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.
“Kita berharap sinergi antara pemerintah, Pertamina, dan agen LPG dapat memberikan solusi nyata bagi masyarakat Bojonegoro,”pungkasnya. (fa/rin)
