Suaradesa.co, Tuban – Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Diseminasi Hasil Riset Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Tahun 2025 di Aula Dinas Pendidikan Tuban, Rabu (10/12). Kegiatan ini digelar sebagai upaya memperkuat arah kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pemanfaatan data yang lebih presisi dan riset yang komprehensif.
Acara ini menghadirkan pemapar riset, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., yang menyampaikan kajian terkait pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tuban serta implikasinya terhadap upaya pengurangan kemiskinan. Forum ini juga menjadi ruang koordinasi lintas sektor untuk memperkaya strategi pembangunan daerah agar lebih terarah dan berbasis bukti.
Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono, dalam sambutannya mengapresiasi capaian pembangunan yang menunjukkan tren positif. Ia menyampaikan bahwa angka stunting berhasil ditekan hingga 11,3 persen, turun signifikan dari sebelumnya 24,1 persen. Pada saat yang sama, indikator kemiskinan turut mengalami perbaikan. Jumlah penduduk miskin menurun dari 171,2 ribu jiwa menjadi 168,9 ribu jiwa.
“Ini adalah pergerakan yang menunjukkan upaya bersama telah mulai membuahkan hasil yang nyata,” ungkap Wabup.
Selain itu, Wabup juga membeberkan kinerja ekonomi daerah yang terus menunjukkan pertumbuhan. Pada triwulan I 2025, ekonomi Tuban tumbuh 4,11 persen, meningkat menjadi 4,98 persen pada triwulan II. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada pada kisaran 5 hingga 5,3 persen.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi peluang besar untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, ia menekankan pentingnya penggunaan data akurat sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Untuk itu, Wabup memperkenalkan konsep pendataan berbasis posyandu sebagai pusat layanan dan pemutakhiran data keluarga, yang akan mulai diterapkan pada awal 2026.
“Kalau datanya kuat sampai tingkat keluarga, intervensi kita akan lebih tepat dan hasilnya bisa langsung dirasakan,” ujarnya.
Dalam konsep tersebut, kader posyandu berperan memperbarui data keluarga mencakup kondisi sosial ekonomi, kesehatan, hingga dinamika kependudukan. Pemerintah daerah juga menyiapkan sistem aplikasi terpadu untuk memperkuat tata kelola data secara berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan keluarga sebagai pusat intervensi pembangunan, dengan fokus pada peningkatan pendapatan serta pengurangan beban pengeluaran melalui penguatan layanan dasar.
Wabup optimistis strategi berbasis keluarga yang terintegrasi dengan penguatan peran posyandu akan memberikan dampak signifikan terhadap percepatan penurunan kemiskinan. Ia mengajak seluruh OPD meningkatkan sinergi agar program pembangunan tahun 2026 berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Melalui kegiatan kali ini, semoga lahir gagasan yang selaras dengan upaya mempercepat penurunan kemiskinan di Tuban menuju hasil yang lebih baik,” pungkasnya. (Fa)
