Kopdes Belum Beroperasi, Manajer Digaji Rp9,3 Juta

Suaradesa.co– Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menyisakan pertanyaan terkait efektivitas penggunaan anggaran negara. Pasalnya, pemerintah memastikan manajer koperasi yang telah menandatangani kontrak kerja tetap menerima gaji meskipun unit koperasi tempat mereka bertugas belum beroperasi secara penuh.
Besaran gaji yang diterima para manajer tersebut berkisar Rp6,8 juta hingga Rp9,3 juta per bulan. Nominalnya disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) masing-masing wilayah serta tambahan tunjangan umum.
Baca Juga: Mojokerto Bidik Hari Desa Nasional 2027, Desa Budaya Jangan Berhenti Jadi Seremoni
Kepastian pembayaran gaji itu disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi, Destry Anna Sari, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/10/2026) lalu.
Menurut Destry, manajer yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) langsung mendapatkan hak gaji. Alasannya, mereka tetap menjalankan tugas persiapan sebelum koperasi beroperasi.
Hingga pertengahan Oktober 2026, tercatat 26.991 orang telah menandatangani kontrak kerja. Sementara itu, 159 orang menolak kontrak dan 1.550 orang lainnya terkendala persoalan administrasi.
Namun, kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kesiapan operasional koperasi sebanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah.
Baca Juga: Gunung Kembang, Ketika Wisata Alam Menjadi Sumber Penghidupan Warga Desa
Gaji Berjalan, Operasional Belum Merata
Persoalan yang perlu mendapat perhatian bukan semata-mata pembayaran gaji kepada tenaga profesional. Manajer yang telah bekerja tentu memiliki hak atas upah sesuai kontrak.
Akan tetapi, ketika koperasi belum memiliki fasilitas lengkap atau belum menjalankan kegiatan usaha, publik berhak mengetahui bagaimana pekerjaan para manajer diukur dan dievaluasi.
Apakah seluruh manajer telah memiliki target kerja yang terukur? Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap mereka yang ditempatkan di koperasi yang belum beroperasi? Serta, siapa yang memastikan bahwa pembayaran gaji benar-benar sebanding dengan pekerjaan yang dilaksanakan?
Pertanyaan tersebut penting agar program yang menggunakan pembiayaan negara tidak berhenti pada perekrutan dan penempatan tenaga kerja, tetapi benar-benar menghasilkan kegiatan ekonomi yang dirasakan masyarakat desa.
APBN Menanggung Pembayaran Gaji
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pembayaran gaji manajer Kopdes Merah Putih bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan penyaluran melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.
Kementerian Koperasi juga menyatakan telah menyiapkan anggaran pembayaran gaji untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Mekanisme penyalurannya dilakukan secara berjenjang, mulai dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Koperasi, kemudian diteruskan kepada Agrinas Pangan Nusantara sebelum dibayarkan kepada para manajer.
Meski demikian, pemerintah belum mengungkapkan secara terbuka total kebutuhan anggaran untuk pembayaran gaji tersebut.
Kondisi ini membuat transparansi menjadi hal penting. Masyarakat perlu mengetahui berapa total dana yang dialokasikan, berapa yang telah direalisasikan, serta bagaimana hasil kerja para manajer dipertanggungjawabkan.
Jangan Sampai Beban Anggaran Tak Sejalan dengan Hasil
Kopdes Merah Putih dirancang untuk memperkuat perekonomian desa melalui pengembangan usaha dan pelayanan kebutuhan masyarakat. Karena itu, keberhasilan program semestinya tidak hanya diukur dari jumlah manajer yang direkrut atau kontrak yang ditandatangani.
Indikator yang lebih substantif adalah berjalannya kegiatan usaha, pertumbuhan anggota, transaksi ekonomi, penyerapan produk lokal, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah juga perlu membuka indikator evaluasi kinerja manajer, termasuk mekanisme penilaian bagi koperasi yang belum memiliki bangunan, gerai, maupun fasilitas pendukung.
Hak pekerja untuk memperoleh gaji harus tetap dihormati. Namun, penggunaan uang negara juga menuntut pertanggungjawaban yang tidak kalah penting.
Jangan sampai keberhasilan program hanya terlihat dari banyaknya tenaga kerja yang direkrut, sementara masyarakat desa masih menunggu kapan koperasi benar-benar beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi.(bi)


