Suaradesa.co (Bojonegoro) – Kementerian Agama meminta pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) selama masa pandemi Covid-19 harus mematuhi protokol kesehatan. Seperti yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sumberrejo yang melangsungkan akad nikah terhadap 41 pasangan pengantin se-Kecamatan Sumberrejo.
Kapolsek Sumberrejo, AKP Imam Khanafi menjelaskan, malam ke-29 Ramadhan atau yabg biasa dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai “malem songo” diyakini sebagai hari baik untuk melangsungkan pernikahan.
Di KUA Kecamatan Sumberrejo ada 41 pasangan pengantin yang akan melangsungkan akad nikah. Sebelum pelaksanaan, Polsek Sumberrejo berkoordinasi dengan KUA Kecamatan Sumberrejo untuk lokasi akad nikah 41 pasang pengantin tersebut.
“Untuk tempat ada dua titik yakni di Balai Desa Sumuragung dan Balai Desa Mlinjeng,” terang Kapolsek Sumberrejo saat dikonfirmasi awak media di Mapolsek, Kamis(21/5/2020).
Masih menurut Kapolsek, dalam kegiatan tersebut tetap memperhatikan aturan pemerintah yakni protokol kesehatan. Setiap pasangan pengantin tetap menggunakan masker, tidak diperkenankan membawa keluarga atau kerabat dalam akad nikah, yang diperbolehkan hanya wali nikah dari kedua mempelai. Untuk menghindari kerumunan tetap memperhatikan physical distancing atau social distancing untuk meminimalisir penyebaran virus.
Sementara itu, Kepala KUA Kecamatan Sumberrejo, Masbukhin Elya mengatakan pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) selama masa pandemi Covid-19 harus mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah memberikan otoritas kepada Kepala KUA guna mengatur pelaksanaan pencatatan nikah.
“Kepala KUA diberi otoritas untuk mengatur dan mengendalikan pelaksanaan akad nikah sesuai dengan kebijakan pemerintah di masa darurat pandemi wabah virus corona ini,” ujar Masbukhin Elya.
Dia menegaskan bahwa KUA berhak menolak pelaksanaan pencatatan akad nikah bila calon pengantin (catin) tidak bersedia melakukan protokol kesehatan. Dirjen Bimas Islam sudah mengeluarkan Surat Edaran No P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 yang isinya antara lain pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan.
“Kepala KUA kecamatan boleh menunda atau menolak mencatat pernikahan yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan penanganan wabah Covid-19,” tambahnya.
Ia mengungkapkan, akad nikah merupakan salah satu jenis layanan yang harus tetap berjalan meskipun dalam suasana pagebluk. Meski demikian, lanjutnya, harus diatur sedemikian rupa agar tidak menyebarkan virus Covid-19 ini dari manusia yang satu ke manusia lainnya.(sar/*)
