Bojonegoro – Setelah resmi dilantik pada Agustus 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro kini tengah disibukkan dengan pembahasan tata tertib (tatib) DPRD untuk periode 2024-2029.
Proses pembahasan tatib yang dimulai pada 3 September lalu masih berjalan alot hingga kini, dengan pengesahan yang dijadwalkan pada 17 September 2024.
Sekretaris Fraksi Golkar, Ahmad Supriyanto, mengungkapkan bahwa fokus utama pembahasan kali ini adalah mengatasi kekurangan dari tatib periode 2019-2024.
Salah satu poin penting yang menjadi sorotan adalah meningkatkan produktivitas anggota dewan dalam menjalankan tugas-tugasnya.
“Pembahasan awal lebih banyak menyoroti kekurangan dari tatib sebelumnya, terutama soal produktivitas DPRD yang harus diperbaiki,” ujar Supriyanto, Jumat (6/9/2024).
Menurut Supriyanto, pembahasan ini sangat krusial karena tatib akan menjadi acuan kerja DPRD selama lima tahun ke depan. Pengesahan tatib diharapkan dapat berlangsung sesuai rencana pada 17 September, setelah semua pihak mencapai kesepakatan.
Namun, perjalanan menuju kesepakatan ini masih panjang. Ketua Fraksi PAN, Lasuri, mengakui bahwa pembahasan tatib masih menemui banyak kendala.
Ia menyebut, perdebatan di antara anggota dewan cukup sengit, terutama mengenai perubahan-perubahan yang diajukan untuk tatib baru.
“Pembahasan masih alot karena ada beberapa perubahan dari tatib sebelumnya yang harus disepakati bersama,” jelas Lasuri.
Setelah pengesahan tatib oleh panitia khusus (pansus), DPRD Bojonegoro akan melanjutkan proses pembagian komisi dan penetapan pimpinan DPRD definitif. Namun, penetapan pimpinan definitif ini masih menunggu keputusan lebih lanjut.
“Tahapannya masih panjang, dan memerlukan pembahasan yang serius. Semoga semua proses berjalan lancar,” pungkas Supriyanto.
Dengan sisa waktu yang semakin mendekati tenggat, masyarakat Bojonegoro menunggu hasil dari pembahasan tatib ini, berharap agar DPRD periode baru ini mampu lebih produktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (red)
