Suaradesa co, Bojonegoro – Kegiatan reses anggota DPRD Bojonegoro dari Fraksi PKB, Miftahul Huda, yang digelar di Joglo Malo pada Kamis (21/11) berlangsung interaktif dan penuh dialog.
Reses tersebut dihadiri perwakilan petani, pedagang, guru ngaji, hingga pemuda pegiat desa yang menyampaikan langsung beragam aspirasi terkait kebutuhan riil masyarakat Malo dan sekitarnya.
Dalam kesempatan itu, Fatoni, perwakilan petani, mengungkapkan sejumlah hambatan yang masih dialami para petani di lapangan. Mulai dari maraknya serangan hama tikus hingga tingginya ketergantungan petani pada pupuk anorganik.
Ia meminta agar pemerintah memperkuat pendampingan, terutama dalam penguatan kelembagaan petani.
“Para petani perlu penguatan kelembagaan supaya mampu menyelesaikan persoalan sendiri. Selain hama tikus, kami butuh pelatihan pembuatan pupuk organik agar tidak terus bergantung pada pupuk anorganik,” ujarnya.
Dari kalangan pedagang, Siti Nur Mukhomimah menyampaikan keluhan mengenai menurunnya jumlah pembeli di pasar tradisional dan kios kelontong. Menurutnya, pergeseran pola belanja masyarakat ke toko modern dan platform daring semakin membuat pedagang kecil tergerus.
“Pedagang kelontong dan kios perlu dilindungi melalui kebijakan pemerintah. Pasar semakin sepi karena masyarakat lebih memilih toko modern dan belanja online. Kami butuh perhatian agar bisa tetap bertahan,” tegasnya.
Sementara itu, aspirasi dari kalangan pemuda disampaikan Heni Listianto. Ia menyoroti minimnya pelatihan yang benar-benar sesuai kebutuhan dunia kerja dan berharap pemerintah membuka lebih banyak program peningkatan keterampilan.
“Pemuda butuh pelatihan yang benar-benar sesuai kebutuhan riil di lapangan. Kami berharap ada kebijakan yang membuka peluang kerja bagi pemuda desa,” ujarnya.
Menanggapi berbagai aspirasi itu, Miftahul Huda menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi prioritas untuk diperjuangkan di lembaga legislatif. Ia menyampaikan komitmennya untuk membawa setiap keluhan tersebut dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.
“Semua aspirasi yang disampaikan hari ini sangat penting dan menjadi bahan kami di DPRD. Soal pertanian, perlindungan pedagang kecil, hingga kebutuhan pelatihan pemuda, akan saya kawal dalam rapat-rapat komisi maupun pembahasan anggaran. Masyarakat berhak mendapatkan solusi yang nyata,” tegas Miftahul Huda.
Ia juga menambahkan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada kebutuhan desa.
Kegiatan reses di Joglo Malo ini menjadi ruang dialog terbuka antara rakyat dan wakilnya. Harapannya, ragam masukan tersebut dapat menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan program dan kebijakan pemerintah ke depan.(mir/him)
