Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui adanya peningkatan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam beberapa waktu terakhir.
Namun, ia menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya untuk mengurangi angka PHK melalui berbagai langkah mitigasi.
“Kami memang sedang mengalami peningkatan kasus PHK akhir-akhir ini. Namun, kami berupaya keras untuk menghindari terjadinya PHK dengan mempertemukan manajemen dan pekerja, dan alhamdulillah upaya ini telah membantu menekan jumlah PHK,” ujar Ida saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/9/2024).
Ida juga berharap tren peningkatan PHK tidak melebihi angka pada tahun 2023. Hingga akhir Agustus 2024, Kemnaker mencatat adanya 46.240 kasus PHK.
Sebagai bagian dari upaya menekan PHK, Kemnaker juga telah membuka ribuan lowongan pekerjaan melalui bursa kerja nasional.
Ida menyebutkan bahwa dalam bursa kerja yang digelar beberapa waktu lalu, tersedia 178.000 lowongan pekerjaan.
“Meskipun angka PHK meningkat, kami berharap angkanya tidak lebih tinggi dari tahun lalu. Oleh karena itu, kami terus melakukan langkah mitigasi.
Selain itu, kami juga menciptakan lapangan kerja baru. Dalam job fair nasional yang kami adakan, tersedia 178 ribu lowongan pekerjaan, dengan 93 ribu pelamar,” jelasnya.
Ida menambahkan, masih ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menyerap tenaga kerja yang terkena PHK, terutama di sektor-sektor yang banyak terdampak seperti industri padat karya, termasuk tekstil, garmen, dan alas kaki.
“Walaupun mendengar adanya PHK membuat kita sedih, kami senang bisa membuka lowongan kerja baru,” kata Ida.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa kasus PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah, diikuti oleh DKI Jakarta dan Provinsi Banten.
Di DKI Jakarta, sektor yang paling terdampak PHK adalah jasa, khususnya restoran dan kafe, sementara di Jawa Tengah, sektor manufaktur seperti tekstil, garmen, dan alas kaki yang paling banyak terdampak.
“Di Jawa Tengah, sektor yang terdampak seperti yang disebutkan oleh Bu Menteri, yaitu manufaktur, tekstil, garmen, dan alas kaki.
Sedangkan di DKI Jakarta, sektor jasa seperti restoran dan kafe paling banyak terdampak. Di Banten, industri yang terdampak cukup besar. DKI Jakarta mencatat lebih dari 7.400 kasus PHK,” pungkas Indah. (abi)
